Tangkapan layar - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat memimpin rapat dengar pendapat umum bersama Konsorsium Pembaruan Agraria dan Polda Nusa Tenggara Timur di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 May 2026.
Ntvnews.id, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia segera mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua alternatif nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Langkah konstitusional ini menyusul kekosongan kursi wakil presiden serta padatnya agenda kenegaraan kepala negara baik di tingkat nasional maupun internasional.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa proses formal tersebut dimulai melalui Rapat Gabungan (Ragab) MPR yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB, Jumat, 13 November 2026.
"Output rapat gabungan adalah kami akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo meminta agar dia menyiapkan dua alternatif nama dalam waktu 14 hari," ujar Habiburokhman kepada awak media, 13 November 2026.
Menurut Habiburokhman, setelah surat dikirimkan, Presiden Prabowo memiliki waktu paling lama 14 hari untuk menyerahkan dua nama kandidat wakil presiden. Selanjutnya, MPR akan membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 34 orang dari berbagai fraksi untuk memeriksa kelengkapan syarat administratif kedua calon tersebut sebelum dibawa ke Sidang Paripurna MPR untuk dipilih.
Di tengah bergulirnya proses di parlemen, Habiburokhman juga membenarkan adanya kabar bahwa Presiden Prabowo telah menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai politik di Istana Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut disinyalir membahas ihwal pengisian jabatan wakil presiden ini.
"Sepertinya benar ya, kemarin kami ketemu Pak Prabowo di sana dan dia menyampaikan hari ini atau besok saya ketemu partai politik terkait dengan masalah ini, apa namanya pengisian jabatan wapres tersebut," kata Habiburokhman. Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui secara pasti figur-figur nama yang telah dikantongi oleh presiden.
Lebih lanjut, Habiburokhman menekankan pentingnya pengisian jabatan wakil presiden secara cepat, kondusif, dan tanpa kegaduhan. Ia menilai posisi wakil presiden memegang peranan krusial dan tidak boleh dibiarkan terlalu lama kosong.
Berdasarkan dinamika konstitusional, imbuhnya, wakil presiden bukan sekadar ban serep, melainkan mitra kerja yang berbagi tugas strategis dengan presiden, termasuk turun langsung ke berbagai daerah. Terlebih, Presiden Prabowo saat ini dihadapkan pada agenda internasional dan agenda besar nasional yang sangat padat.
"Karena faktanya Pak Prabowo kan cerita, fakta konstitusionalnya, jabatan wakil presiden bukan sekadar ban serep, dia juga berbagi tugas dengan Pak Gibran kemarin... Nah, ini kalau kosong, nanti nggak ada yang melakukan hal tersebut," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
