Polri Pecat Irjen Eko Hadi Gegara Sadap Presiden

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Nov 2026, 20:24
thumbnail-author
Adiansyah
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Irjen Eko Hadi usai jalani sidang etik Irjen Eko Hadi usai jalani sidang etik (Humas Polri)

Ntvnews.id, Jakarta - Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EHS) dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Polri. Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa, 17 November 2026.

Meski menerima putusan pemecatan tersebut, Eko Hadi menyatakan akan mengajukan banding melalui mekanisme yang berlaku.

Baca juga: Bukan Cuma Prabowo, Listyo Sigit Cs juga Sadap Sesama Polisi

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, keputusan PTDH merupakan bentuk ketegasan institusi dalam menindak setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi.

Menurut Trunoyudo, langkah tersebut juga menjadi bagian dari implementasi program Kapolri melalui konsep Bersih ke Dalam. Program ini bertujuan memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri dengan membangun integritas dan profesionalisme dari internal institusi.

"Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Polri senantiasa berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law," ujar Trunoyudo dalam doorstop di Lobby Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Selasa malam.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by NTV News (@ntvnews.id)

Sidang KKEP terhadap Eko Hadi berlangsung selama sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Persidangan digelar di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divpropam Polri, Gedung Presisi 3, Lantai 2, Mabes Polri.

Komjen Pol Dr Hendro Pandowo memimpin jalannya persidangan dengan menghadirkan sembilan orang saksi. Dari jumlah tersebut, satu orang merupakan saksi yang meringankan berinisial DR yang diajukan atas permintaan Eko Hadi.

Dalam pemeriksaan, terungkap bahwa Eko Hadi dinyatakan melakukan pemufakatan terkait aktivitas akses ilegal (illegal access). Perbuatan tersebut berupa penyadapan dengan memanfaatkan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Berdasarkan fakta persidangan, komisi kemudian menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Eko Hadi.

Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku yang bersangkutan merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Putusan tersebut mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.

Trunoyudo menegaskan, penegakan kode etik di lingkungan Polri harus berlaku sama bagi seluruh personel tanpa memandang pangkat maupun jabatan.

Dia memastikan tidak ada anggota yang mendapatkan perlakuan khusus ketika terbukti melakukan pelanggaran aturan internal.

"Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel," tegasnya.

Terkait pengajuan banding oleh Eko Hadi, Polri akan memprosesnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026. Nantinya, Komisi Banding akan dibentuk untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut.

Setelah dijatuhi sanksi administratif PTDH, Eko Hadi selanjutnya akan kembali ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses pidana yang ditangani penyidik.

Selain menangani perkara Eko Hadi, Polri juga tengah mempersiapkan sidang kode etik terhadap LSP. Menurut Trunoyudo, persidangan tersebut direncanakan berlangsung pada pekan depan.

Namun, jadwal pastinya masih menunggu kesiapan tim pemeriksa, khususnya Bidang Kode Etik Propam Polri.