DPR Yakin RUU Perampasan Aset Beres 15 Desember 2026

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Nov 2026, 18:59
thumbnail-author
Moh. Rizky
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Hinca Panjaitan Hinca Panjaitan (Youtube)

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hinca Panjaitan, meyakini pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana dapat dituntaskan dalam waktu dekat.

Dalam laporannya, Hinca mengatakan proses perumusan regulasi strategis pemberantasan korupsi tersebut kini telah memasuki tahap akhir di tingkat tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) parlemen menjelang penutupan masa persidangan tahun ini.

"Sedang berlangsung dan akan segera selesai, hari ini sudah sampai timus (Tim Perumus) dan Timsin (Tim Sinkronisasi), yaitu RUU yang akan diselesaikan pada masa persidangan 2026/2027 yakni RUU tentang Perampasan Aset," ujar Hinca dalam Rapat Koordinasi bersama Baleg DPR RI, Selasa, 17 November 2026.

Ia mengatakan, penyelesaian payung hukum perampasan aset ini menjadi salah satu prioritas utama legislatif dalam memperkuat instrumen pemulihan aset hasil kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia. Melalui progres pembahasan yang berjalan, beleid tersebut diharapkan dapat segera disahkan menjadi undang-undang sebelum tenggat waktu yang ditetapkan pada pertengahan Desember 2026.

"Mudah-mudahan minggu ini selesai, sehingga sebelum 15 Desember 2026 UU ini sudah selesai dikerjakan," jelas dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa Komisi III telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sekitar 81 kali dalam rangka membahas poin-poin krusial dalam RUU Perampasan Aset.

"Telah melaksanakan kunjungan kerja spesifik dan kunjungan reses sejumlah 5 kali ke 5 provinsi, dan kunjungan spesifik anggota ke daerah pemilihan masing-masing atau kundapil sebanyak 46 wilayah, untuk mendengar aspirasi dan masukan terkait proses penyusunan maupun persiapan dalam pembahasan RUU ini," ujarnya.

Sejumlah hal yang menjadi sorotan di antaranya adalah prinsip dan asas hukum dalam perampasan aset terkait tindak pidana yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, kemanfaatan, serta jaminan perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara.

Lalu, ruang lingkup kriteria aset terkait tindak pidana yang dapat dirampas melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana.

"Dalam ruang lingkup selain tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, juga termasuk tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas, seperti contohnya kejahatan di bidang finansial dan investasi dengan skema Piramida Ponzi, manipulasi pasar keuangan atau investasi fiktif atau bodong," tandas Habiburokhman.