Ntvnews.id, Jakarta - Perusahaan wajib menyiapkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan teranyar.
Menurut Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji, pihaknya meminta industri mulai mempersiapkan kewajiban ini.
"Ya, itu sudah mandatory undang-undang. Jadi, siap enggak siap, harus mulai mempersiapkan diri," ujar Sarmuji di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Menurutnya, setiap perusahaan harus menyiapkan DCP dan mematuhi ketentuan undang-undang, terlepas dari kondisi masing-masing industri. Walau begitu, kata Sarmuji, pihaknya mengaku belum mengetahui lembaga yang akan ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana ini.
"Saya belum periksa, ya," ucapnya.
Diketahui, UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru disahkan DPR RI pada Selasa, 6 November 2026, usai direvisi. Undang-undang itu terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Salah satu mengatur tentang kewajiban pemberi kerja menyetorkan dana pesangon kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola DCP.
Skema tersebut bertujuan menjamin ketersediaan dana pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji. (Antara)