Polri Telusuri Dugaan Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Penyadapan Presiden

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Nov 2026, 15:00
thumbnail-author
Annisa Aldifa Keyla
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir. Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Polri akan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain di balik tersangka mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, penyidik masih membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami," kata Isir saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

Ia menegaskan bahwa Polri serius menangani dugaan penyadapan ilegal tersebut. Keseriusan itu, menurut Isir, tercermin dari langkah Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin.

Isir meyakini tim tersebut akan memeriksa setiap bukti dan indikasi yang berpotensi mengarah pada keterlibatan tersangka lain di balik Listyo Sigit.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi menyampaikan bahwa Listyo diduga menjadi pihak yang memerintahkan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa.

Dalam perkara ini, Listyo bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri), Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri) dan Irjen Pol. Slamet Uliandi (Mantan Kadiv TIK Polri) telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik.

Baca Juga: Kapolri Suyudi Lapor ke Menko Polkam Dudung soal Penyadapan

“Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon (Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri, red.) AS,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Selain diduga memberikan perintah, Listyo juga disebut menerima hasil akhir penyadapan atau bertindak sebagai pengguna akhir (end user).

“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” katanya

Jenderal Suyudi menjelaskan, tersangka Slamet Uliandi yang pernah menjabat Kepala Divisi TIK Polri pada 2021 hingga Oktober 2026 diduga menjadi Dewan Penasehat Monitoring Center Bareskrim Polri. Dalam posisi tersebut, Slamet diduga memberikan persetujuan atas pelaksanaan penyadapan.

Slamet juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabag Mon kepada Listyo Sigit. Laporan tersebut terdiri atas laporan harian dan laporan analisis.

Baca Juga: 7 Fakta RUU Penyadapan yang Kembali Dibahas DPR, Atur Izin hingga Pengawasan

Sementara itu, Eko Hadi yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabag Mon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima instruksi penyadapan terhadap target tertentu dari SU, yang disebut berasal dari Listyo. Eko kemudian diduga menyetujui pelaksanaan penyadapan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.

Adapun Ahrie Sonta, yang menjabat sebagai Plt. Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Listyo dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

Ahrie juga diduga menyampaikan hasil penyadapan kepada Listyo serta menginstruksikan TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.

"Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," kata Suyudi.

(Sumber: Antara)