Ntvnews.id, Jakarta - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menemui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa, 17 November 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dalam pertemuan itu, Dudung menyebut Suyudi menyampaikan laporan mengenai sejumlah persoalan, termasuk perkembangan penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
"Beliau melaporkan tentang perkembangan situasi. Banyak hal yang dilaporkan, baik itu masalah online scam yang baru-baru ini terjadi di Filipina, kemudian masalah kejahatan atau kriminal lainnya, termasuk narkoba, ini juga dilaporkan dan bahkan tadi juga proses tindak lanjut penyidikan kasus penyadapan," kata Dudung usai pertemuan.
Dudung juga meminta Polri menerapkan secara nyata slogan 'Polisi Bersama Masyarakat' yang diusung oleh Suyudi.
Baca Juga: Muzani dan Sugiono Masuk Bursa Cawapres, Dasco: Kader Terbaik Gerindra
Selain membahas persoalan keamanan, Dudung turut menyampaikan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo yang perlu mendapat pengawalan dari Korps Bhayangkara.
"Program prioritas Bapak Presiden juga yang tentunya harus dikawal, tidak serta-merta dari kelembagaan yang berwenang, tetapi kepolisian juga harus memonitor sejauh mana kemungkinan-kemungkinan adanya gangguan, ancaman, atau dampak dari program itu terhadap masyarakat," ungkapnya.
Dudung juga mengingatkan sejumlah potensi kerawanan yang perlu menjadi perhatian, mulai dari perkembangan kondisi ekonomi hingga situasi keamanan di Papua.
Ia mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga stabilitas nasional serta lebih cermat menyaring informasi yang beredar, baik dari dalam maupun luar negeri, terutama informasi yang berpotensi memecah belah persatuan.
"Saya berharap kepada masyarakat, saya imbau kepada masyarakat agar tetap menjaga situasi ini, dan kemudian tetap juga bahwa informasi-informasi dari mana pun, ya, baik dari luar maupun dari dalam yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan, harus betul-betul tersaring dengan jernih," ujar Dudung.
Dudung menambahkan, informasi yang mengandung provokasi maupun menyesatkan perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban.
"Sehingga kalau misalnya ada informasi-informasi yang menyesatkan atau memprovokasi yang kemudian akhirnya mengganggu stabilitas keamanan, ini harus bisa dikendalikan baik secara pribadi, kelompok, maupun organisasi," sambung dia.
Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa Kapolri menyampaikan sejumlah laporan kepada Menko Polkam. Selain perkembangan kasus dugaan penyadapan, laporan tersebut juga mencakup kericuhan yang terjadi di Yogyakarta.
Isir menjelaskan, Polri tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, aparat akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan kerusuhan.
"Ada beberapa dinamika terkait dengan upaya harkamtibmas yaitu pengelolaan berbagai penyampaian pendapat di muka umum, di mana Polri tetap memberikan ruang dan melayani penyampaian pendapat di muka umum, namun penegakan hukum terhadap para penumpang atau pelaku yang kemudian melakukan rusuh, itu pun tegas. Kejadian di Yogya, salah satu contohnya," papar Isir.
Ia menegaskan Polri akan terus menindak berbagai tindak kejahatan, terutama perkara yang menjadi perhatian Presiden Prabowo, seperti judi online dan peredaran narkotika.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman (Istimewa)