Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa jajaran kepala dinas hingga camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pemeriksaan ini dilakukan guna mendalami dugaan aliran dana dan penerimaan uang dari pengadaan proyek yang mengalir kepada Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo.
"Penyidik meminta keterangan berkaitan dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati, baik yang diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa ataupun yang diduga terkait dengan pungutan yang dilakukan oleh dinas terkait," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, 18 November 2026.
Baca Juga: KPK Periksa Belasan Kepala Dinas dan Camat Terkait Kasus Korupsi Bupati Klaten
Selain pemeriksaan terhadap para kepala dinas, penyidik lembaga antirasuah sebelumnya juga telah memeriksa Inspektur Daerah Klaten, Agus Suprapto, pada Selasa, 17 November 2026. Pemeriksaan tersebut difokuskan pada pendalaman laporan keuangan di lingkup Pemkab Klaten yang berkaitan dengan klaster perkara suap pengamanan audit.
Menurut Budi, klaster tersebut menyangkut dugaan suap untuk melakukan dropping atau penghapusan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Artinya, inspektorat sebagai lembaga atau sebagai entitas yang punya tugas kewenangan untuk melakukan pengawasan di internal Kabupaten Klaten semestinya tahu ya, terkait dengan dugaan penyimpangan-penyimpangan yang kemudian mengakibatkan adanya kelebihan bayar yang kemudian oleh Bupati dinegosiasikan kepada oknum di BPK untuk dilakukan dropping," terang Budi.
Sejumlah pejabat eselon II dan pejabat kewilayahan yang tercatat hadir dan diperiksa oleh penyidik KPK meliputi:
1. Suryanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Klaten)
2. Muh. Anwar Shodiq (Kepala Dinas PUPR Klaten)
3. Agus Setyawan Prasetyoko (Kepala Dinas Pendidikan)
4. Much. Nasir (Kepala Dinas Pertanian Klaten)
5. Anggit Budiarto (Kepala Dinas Kesehatan)
6. Titin Windiyarsih (Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata)
7. Supriyono (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
8. Puspo Enggar Hastuti (Kepala DISSOSP3APPKB)
9. Anang Widjatmoko (Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan)
10. Luciana Rina Damayanti (Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)
11. Pramana Agus Wijanarka (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)
12. Aris Pramana (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika)
13. Sri Purwanto (Kepala Dinas Perhubungan)
14. Iwan Kurniawan (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)
15. Pandu Wirabangsa (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
16. Srihadi (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)
17. Moh Prihadi (Camat Polanharjo)
18. Amin Mustofa (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
Kasus ini bermula dari operasi dan penyidikan yang dilakukan KPK terkait dugaan suap perubahan hasil audit BPK. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu:
1. Hamenang Wajar Ismoyo (HWI) selaku Bupati Klaten periode 2025-2030;
2. Ahmad Luthfi H Rahmatullah (ALU) selaku Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Jawa Tengah;
3. Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW) selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.
KPK mengungkapkan bahwa Hamenang diduga meminta pihak BPK untuk menghapus atau mengaburkan temuan dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran honorarium di lingkungan Pemkab Klaten.
Hingga kini, penyidik terus mengembangkan penyidikan untuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam perkara korupsi tersebut.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/3/2026). ANTARA/Rio Feisal (Antara)