Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah modus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dialokasikan untuk penanganan bencana.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu modus yang digunakan para pihak terkait adalah meminjam nama perusahaan lain.
“Para pihak ini ada yang menggunakan pinjam bendera,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Budi menjelaskan, KPK menduga sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka meminjam nama perusahaan lain agar dapat ditunjuk secara langsung untuk mengerjakan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.
Baca Juga: KPK Belum Usut Dugaan Konflik Kepentingan Raffi Ahmad Soal Proyek Rp14,7 Miliar
“Ada juga perusahaan-perusahaan yang di-plotting atau ditunjuk untuk mengerjakan proyek, tetapi dengan komitmen memberikan sejumlah fee (uang, red.) kepada oknum di BNPB,” katanya.
Selain itu, KPK menemukan dugaan modus penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa.
“Modus yang menaikkan atau markup harga dari pengadaan barang dan jasa diduga untuk kickback (suap, red.) kepada oknum-oknum di BNPB,” ujarnya.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 15 orang. Sehari kemudian, tepatnya 14 Oktober 2026, lima orang ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Juga: Nota Perlawanan Ditolak Hakim, Silmy Karim Sebut Sudah Berikhtiar
Salah satu tersangka berinisial BS merupakan adik Letnan Jenderal TNI berinisial S. Ketika OTT berlangsung, S menjabat sebagai Kepala BNPB. BS juga pernah menjadi Tenaga Ahli Kepala BNPB saat S masih aktif menjabat.
Empat tersangka lainnya terdiri atas pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB berinisial RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras berinisial GP, serta pihak swasta berinisial SNG.
Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti dengan total nilai Rp5,47 miliar. Barang bukti tersebut terdiri atas 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, uang tunai Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan berat keseluruhan 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.
KPK juga telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan beberapa ruangan lain di kantor BNPB setelah menetapkan para tersangka.
Di sisi lain, KPK telah menyampaikan informasi mengenai dugaan peran Letjen TNI S kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
Pada 20 Oktober 2026, KPK mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dugaan keterlibatan dua anggota TNI aktif dalam perkara tersebut.
Selanjutnya, pada 12 November 2026, KPK memeriksa S dan seorang anggota TNI aktif yang menjabat sebagai Deputi BNPB. Keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.
(Sumber: Antara)
Arsip foto - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/9/2026). (Antara)