Nota Perlawanan Ditolak Hakim, Silmy Karim Sebut Sudah Berikhtiar

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) periode 2024–2026 Silmy Karim mengaku telah mengupayakan berbagai langkah hukum setelah majelis hakim menolak nota perlawanan yang diajukannya dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi.

"Kami sudah mengupayakan setiap kesempatan yang telah diberikan. Berikhtiar itu kan adalah satu hal yang baik ya, masalah keputusan itu sudah kewenangan hakim," ucap Silmy saat ditemui seusai sidang putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026.

Silmy mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri untuk menghadapi apa pun keputusan yang dijatuhkan hakim. Ia juga bersyukur sidang berjalan lancar hingga memasuki agenda pembacaan putusan sela.

Menghadapi sidang pemeriksaan saksi berikutnya, Silmy meminta doa dari masyarakat, keluarga, maupun kerabat yang bersimpati terhadap perkara yang menjeratnya. Ia berharap proses hukum dapat memberikan keadilan bagi dirinya serta kebaikan bagi semua pihak, terutama bangsa dan negara.

Ia turut menjelaskan bahwa selama ini dirinya berupaya mencegah pertemuan langsung antara pemohon dan petugas Imigrasi melalui penerapan aplikasi Molina. Sistem tersebut memungkinkan pemohon mengajukan permohonan secara daring dari berbagai lokasi, baik di dalam maupun luar negeri.

Baca Juga: Hakim Tolak Eksepsi Silmy Karim, Sidang Kasus Pemerasan Berlanjut

"Digitalisasi Imigrasi adalah contoh sistem digital, sistem pemerintahan berbasis elektronik yang nyata dan tidak dimiliki oleh kementerian/lembaga lain, serta melibatkan banyak sekali pemohon, jutaan pemohon," ungkapnya.

Silmy menyayangkan dirinya yang disebut sebagai pihak penggagas, pembuat kebijakan, sekaligus pelaksana kebijakan tersebut justru dikriminalisasi. Menurut dia, kekurangan dalam sebuah sistem merupakan bagian dari proses yang dapat diperbaiki.

"Ya banyak sekali versi-versi aplikasi seperti Microsoft atau apa pun lah itu, kan ada proses perbaikan-perbaikan begitu," ucap Silmy.

Dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing dan penerimaan gratifikasi periode 2021–2026, Silmy didakwa melakukan pemerasan senilai Rp168,92 miliar serta menerima gratifikasi sebesar Rp33,94 miliar.

Pemerasan tersebut diduga dilakukan dengan mempersulit, memperlambat, atau tidak menerbitkan dokumen keimigrasian bagi para pemohon. Dokumen yang dimaksud mencakup Izin Tinggal Kunjungan, termasuk dalam keadaan terpaksa dan darurat, Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta perubahan Administrasi Alih Status (ALTUS).

Dalam dakwaan, Silmy disebut melakukan perbuatan tersebut bersama sejumlah pihak, yakni mantan Kepala Subdirektorat Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, serta Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas Juniadi Sri Priambudi.

Baca Juga: Silmy Karim Jalani Sidang Putusan Sela Kasus Dugaan Pemerasan

Pihak lainnya adalah mantan staf Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi Gusti Bernardiansyah alias Obin, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam, serta mantan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra.

Berdasarkan dakwaan, para terdakwa diduga memperoleh uang dengan jumlah berbeda-beda. Silmy disebut menerima Rp1,2 miliar, Saffar Rp500 juta, Jaya Rp6,53 miliar, Tessar Rp2,88 miliar, Bagus Rp4,25 miliar, Obin Rp50,97 miliar, dan Juniadi Rp16,31 miliar.

Sementara itu, gratifikasi yang diduga diterima Silmy terdiri atas uang tunai Rp2,56 miliar serta saham pada sejumlah perusahaan sekuritas atas namanya senilai Rp31,38 miliar.

Atas perbuatannya, Silmy didakwa melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.

(Sumber: Antara)