KPK Minta Kemenbud dan KKP Evaluasi Kontrak Influencer

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 18 Nov 2026, 13:25
thumbnail-author
April
Penulis
thumbnail-author
Tim Redaksi
Editor
Bagikan
The Duda's dan Raffi Ahmad dalam sebuah program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). The Duda's dan Raffi Ahmad dalam sebuah program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Sumber: Instagram KKP )

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh nilai dan mekanisme kontrak pengadaan jasa influencer atau pemengaruh di instansi masing-masing.

Dorongan ini disampaikan menyusul temuan investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait delapan paket pengadaan jasa pemengaruh dengan total nilai mencapai Rp14,7 miliar.

"KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, 18 November 2026.

Budi merinci, temuan ICW mencakup lima paket pengadaan jasa pemengaruh pada unit kerja Museum dan Cagar Budaya yang sebelumnya berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2024, yang kini menjadi bagian dari Kemenbud.

Selain itu, terdapat tiga paket pengadaan serupa di lingkungan KKP yang berlangsung pada periode 2025–2026.

Baca Juga: KPK Respons Terkait Klaim Raffi Ahmad Pernah Konsultasi di 2024

  Arsip foto - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/9/2026). <b>(Antara)</b> Arsip foto - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/9/2026). (Antara)

Menurut Budi, evaluasi tersebut harus mencakup seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan.

"Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan," tegasnya.

Sebelumnya, ICW mempublikasikan temuan pada 9 November 2026 yang menyoroti total delapan paket pengadaan jasa pemengaruh senilai Rp14,7 miliar. Seluruh paket pengadaan tersebut diketahui mengontrak PT Rans Animasi Indonesia.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by NTV News (@ntvnews.id)

Bentuk kerja sama dari pengadaan jasa tersebut meliputi penayangan konten melalui akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube resmi RANS Entertainment. Selain itu, kontrak tersebut juga mencakup kehadiran Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dalam sejumlah acara resmi kementerian.

Berdasarkan temuan tersebut, ICW menduga proses pengadaan jasa pemengaruh ini bermasalah karena mengarah pada satu penyedia jasa tunggal, sehingga dinilai menutup ruang persaingan yang sehat bagi penyedia jasa lain di industri serupa.

Tak hanya itu, ICW juga menyoroti potensi adanya konflik kepentingan atau benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pengadaan tersebut mengingat status Raffi Ahmad yang kini menjabat sebagai pejabat publik.