Ntvnews.id, Jakarta - Wacana relokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menjadi perhatian sejumlah pihak. Pemerintah pun mulai menyampaikan berbagai respons terkait rencana pengembangan habitat kedua bagi satwa langka yang terancam punah tersebut.
Sejumlah kementerian dan lembaga menegaskan bahwa pemindahan Badak Jawa tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Kajian ilmiah, kesiapan ekosistem, hingga keselamatan satwa menjadi sejumlah pertimbangan utama sebelum keputusan relokasi diambil.
Selain itu, pemerintah juga memberikan penjelasan mengenai status wilayah pertambangan di sekitar Ujung Kulon yang sempat menjadi sorotan publik. Berikut deretan pernyataan pemerintah mengenai wacana relokasi Badak Jawa.
1. Kementerian Kehutanan: Habitat Kedua Masih Perlu Dikaji
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pengembangan habitat kedua Badak Jawa merupakan salah satu strategi konservasi jangka panjang. Namun, rencana tersebut belum memasuki tahap teknis pemindahan satwa.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan penjajakan Taman Nasional Alas Purwo sebagai salah satu alternatif habitat kedua masih membutuhkan kajian menyeluruh.
Menurutnya, penentuan lokasi harus mempertimbangkan kesesuaian ekosistem, daya dukung kawasan, ketersediaan pakan dan air, risiko penyakit, ancaman bencana, hingga keamanan kawasan.
"Pemilihan lokasi harus didasarkan pada bukti ilmiah dan penilaian risiko yang memadai. Keselamatan satwa serta kemampuan habitat untuk mendukung populasi yang sehat dan berkembang secara berkelanjutan menjadi pertimbangan utama," jelas Ristianto dalam keterangan resmi, Senin, 16 November 2026.
Kementerian Kehutanan juga menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama Badak Jawa yang harus dipertahankan dan dilindungi.
Pengembangan habitat kedua tidak dimaksudkan untuk mengurangi perlindungan terhadap kawasan konservasi tersebut. Pemerintah tetap melanjutkan pengamanan dari perburuan liar, pemantauan populasi, serta pemulihan habitat.
2. ESDM: Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turut memberikan penjelasan terkait polemik penetapan wilayah pertambangan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Menurutnya, wilayah yang masuk dalam keputusan tersebut hanya sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Penetapannya juga merupakan proses yang telah berlangsung sejak 2013 melalui sejumlah usulan pemerintah daerah.
ESDM menegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) tidak sama dengan pemberian izin untuk melakukan kegiatan penambangan.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia dalam keterangan resmi.
Dia menjelaskan, penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Setiap penerbitan izin usaha pertambangan tetap harus memenuhi ketentuan perundang-undangan, termasuk kesesuaian tata ruang, persetujuan pemanfaatan ruang laut, serta persetujuan lingkungan.
ESDM juga menegaskan bahwa penetapan tersebut tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.
Anakan badak jawa yang baru lahir direkam dalam kamera jebak di TN Ujung Kulon. Jumat, 8 Agustus 22025. (Antara)
Baca Juga: Bakom Pastikan Pemerintah Tak Akan Relokasi Badak Jawa Tanpa Kajian Lengkap
3. Bakom: Tidak Ada Pemindahan Tanpa Kajian Ilmiah Lengkap
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menegaskan pemerintah tidak akan memindahkan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo sebelum terdapat kajian ilmiah lengkap yang membuktikan kesiapan kawasan tersebut sebagai habitat baru.
Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Muhamad Hidayat, mengatakan Alas Purwo saat ini masih sebatas kawasan potensial yang perlu diteliti lebih lanjut.
Menurutnya, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kawasan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai habitat kedua Badak Jawa. Persyaratan itu meliputi ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, air, kubangan, ruang jelajah, serta jaminan keamanan.
"Keselamatan setiap individu Badak Jawa menjadi prioritas. Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat. Semua harus terbukti layak berdasarkan rekomendasi para ahli," ujar Hidayat, Selasa, 17 November 2026.
Kajian tersebut juga harus memperhitungkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar dan persaingan sumber daya dengan satwa lain, terutama banteng.
Hidayat menjelaskan, kebutuhan mencari habitat kedua berkaitan dengan kondisi populasi Badak Jawa yang seluruhnya terkonsentrasi di Ujung Kulon. Jumlahnya diperkirakan kurang dari 100 ekor sehingga rentan terhadap ancaman bencana alam, seperti tsunami di Selat Sunda dan erupsi Gunung Anak Krakatau.
Meski demikian, pemerintah memastikan perlindungan dan patroli di habitat utama tetap menjadi prioritas selama proses penelitian berlangsung.
4. Gubernur Banten: Jangan Sampai Terulang Kasus Badak Mustofa
Gubernur Banten Andra Soni turut menyampaikan keberatan terhadap wacana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya. Dia meminta pemerintah pusat dan pihak terkait mempertimbangkan kembali risiko relokasi agar tidak terjadi kematian satwa seperti yang pernah dialami Badak Mustofa.
Mustofa merupakan Badak Jawa yang mati pada 7 November 2025 setelah menjalani proses translokasi menuju Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Andra mengingatkan bahwa pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran dalam mengambil keputusan terkait pemindahan satwa langka.
"Karena kita ingat peristiwa Mustofa, saat Mustofa dipindahkan dari habitat aslinya yang masih berada di Ujung Kulon, tidak dalam waktu lama Mustofa meregang nyawa, dan kita tidak berharap lahir Mustofa-Mustofa yang lain," ujar Andra di Serang, Selasa, 17 November 2026.
Dia menilai Ujung Kulon merupakan habitat alami Badak Jawa yang tidak bisa begitu saja digantikan kawasan lain. Karena itu, dia meminta agar pemerintah tidak melakukan uji coba pemindahan tanpa pertimbangan yang matang.
Andra juga meminta pengamanan kawasan diperketat untuk mencegah perburuan liar dan berbagai ancaman lain terhadap keberlangsungan populasi Badak Jawa.
Baca Juga: 5 Fakta Badak Jawa yang Diwacanakan Punya Habitat Kedua di Alas Purwo
Seekor anak badak jawa bersama induknya terekam kamera jebakan sedang berkubang di Taman Nasional Ujung Kulon (Antara)
5. Wakil Ketua DPR Minta Kajian Melibatkan Banyak Pihak
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta wacana pemindahan Badak Jawa dibahas secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Menurutnya, pembahasan perlu melibatkan Komisi IV DPR RI, kementerian terkait, pemerintah daerah, serta pihak yang memiliki kompetensi dalam konservasi dan perlindungan satwa langka.
"Nanti kita akan minta dari semua pihak yang terkait dengan konservasi, perlindungan satwa langka dan sebagainya. Baik di DPR, dalam hal ini nanti di Komisi IV, dan juga nanti kementerian terkait. Juga pemerintah daerah, baik Kabupaten Pandeglang maupun juga Provinsi Banten untuk sama-sama mengkaji, mempelajari terkait dengan plus minusnya kalau usulan memindahkan badak Jawa itu," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Dia mengatakan, setiap usulan pemindahan harus dipelajari dari berbagai sisi, termasuk manfaat dan risiko terhadap keberlangsungan populasi Badak Jawa.
DPR nantinya akan mengoordinasikan pembahasan bersama pihak-pihak terkait agar keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan satu aspek.
Badak jawa (Rhinoceros sondaicus) di TN Ujung Kulon, Banten (Antara)