ESDM soal Polemik Tambang Ujung Kulon: Tak Ada Satu Pun Izin Terbit

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 18 Nov 2026, 11:50
thumbnail-author
Muslimin Trisyuliono
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia memberikan keterangan kepada pers di Jakarta, Jumat, 20 Februari 2026. ANTARA/Aria Ananda. Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia memberikan keterangan kepada pers di Jakarta, Jumat, 20 Februari 2026. ANTARA/Aria Ananda. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara mengenai penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026. 

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, penetapan tersebut tidak mencakup kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).

Ia menjelaskan yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan hanya sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon.

"Wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon," ucap anggia dalam unggahan akun Instagram @dwi_anggia, Rabu 18 November 2026.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan," lanjutnya.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam konferensi pers percepatan program strategis pemerintah di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026. <b>(Antara)</b> Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam konferensi pers percepatan program strategis pemerintah di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026. (Antara)

Baca juga: ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang

Dwi juga memastikan hingga saat ini belum ada satu pun izin pertambangan yang diterbitkan, baik di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon maupun di dalam kawasan taman nasional tersebut.

"Hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," lanjutnya.

Kementerian ESDM, lanjutnya, berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara tetap berjalan sesuai ketentuan hukum dengan memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.

Dia menegaskan penetapan wilayah usaha pertambangan tersebut tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.

"Penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," lanjutnya.

Baca juga: ESDM Ternyata Sudah Tetapkan Taman Nasional Ujung Kulon Jadi Wilayah Tambang sejak Februari 2026

Kendati demikian, berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan.

Anggia menekankan penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) tidak otomatis memberikan kewenangan untuk melakukan aktivitas penambangan.

Menurutnya, WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan juga wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Proses ini termasuk mempertimbangkan kesesuaian tata ruang dan juga ketentuan zonasi wilayah pesisir dan laut serta persetujuan lingkungan," tutupnya.