KPK Dalami Dugaan Konflik Kepentingan dalam Pengadaan Dana Bencana BNPB

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 18 Nov 2026, 10:45
thumbnail-author
Erika Az Zahra Nurcahyani
Penulis
thumbnail-author
Dedi
Editor
Bagikan
Para tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan BNPB, Richard Erlangga (kedua kanan), Gabriel Purwaka Sigit (ketiga kanan), Gery Prasetiawan (keempat kanan), dan Bima Setiawan (kiri), berjalan mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan d Para tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan BNPB, Richard Erlangga (kedua kanan), Gabriel Purwaka Sigit (ketiga kanan), Gery Prasetiawan (keempat kanan), dan Bima Setiawan (kiri), berjalan mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan d (Antara)

Ntvnews.id

, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan. Pemeriksaan tersebut dilakukan bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI pada Kamis (12/11/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Suharyanto dilakukan untuk mendalami proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana kebencanaan. Penyidik turut menelusuri mekanisme penunjukan langsung kepada sejumlah vendor atau penyedia.

“Semuanya didalami berkaitan dengan proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa, termasuk soal penunjukan langsung kepada para vendor atau penyedia barang dan jasa ini seperti apa, karena kemudian diduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Selain Suharyanto, KPK juga memeriksa seorang deputi BNPB yang merupakan prajurit TNI aktif. Keterangan para saksi diperlukan untuk mengembangkan penyidikan yang telah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Baca juga: KPK Sebut Puspom TNI Periksa Prajurit Aktif Terkait Kasus Korupsi BNPB

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai BNPB

Kasus dugaan korupsi ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB untuk penanganan bencana.

Perkara tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Mereka terdiri dari tenaga ahli Kepala BNPB Bima Setiawan dan Richard Erlangga, pejabat pembuat komitmen BNPB Gabriel Purwaka Sigit, serta dua pihak swasta, yakni Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan.

Dalam penyidikan, KPK menduga terdapat konflik kepentingan dalam penunjukan vendor pengadaan. Penyidik juga menelusuri dugaan keterkaitan sejumlah perusahaan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Pada 16 Oktober 2026, KPK turut menyita barang bukti senilai sekitar Rp5,47 miliar. Barang bukti tersebut terdiri dari uang tunai dalam berbagai mata uang, emas, tabungan emas, dan aset kripto.

KPK masih mendalami aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Pemeriksaan terhadap Suharyanto dalam kapasitasnya sebagai saksi menjadi bagian dari upaya penyidik mengungkap mekanisme pengadaan dan dugaan penyimpangan dana kebencanaan.

Baca juga: KPK Ungkap Puspom TNI Lakukan Pemeriksaan Terkait Kasus Korupsi BNPB