Ntvnews.id , Jakarta - Perlindungan hak lanjut usia (lansia) menjadi salah satu isu yang didorong masuk dalam revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Komisi XIII DPR RI menilai pengaturan khusus diperlukan agar hak-hak lansia memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan tidak berhenti sebagai rekomendasi kebijakan.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyebut draf terakhir revisi UU HAM yang diterimanya belum memuat ketentuan khusus mengenai kelompok lansia. Karena itu, ia mendorong hasil kajian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadi bahan pembahasan legislasi.
“Kajian Komnas HAM harus memperoleh tindak lanjut legislasi. Jadi jangan hanya kajian, begitu sudah banyak kajian, bagaimana hasil kajian ini masuk ke norma yuridis, karena apa? Karena Indonesia adalah negara hukum,” kata Rieke dalam forum tinjauan kebijakan HAM bagi lansia di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Baca juga: AMSI Jakarta Dorong Perlindungan Hak Cipta Jurnalistik dan Penguatan Kolaborasi Media di Era AI
Empat Poin Perlindungan Lansia yang Diusulkan
Rieke mengajukan empat rekomendasi untuk memperkuat perlindungan lansia dalam revisi UU HAM.
1. Usia sebagai dasar diskriminasi yang dilarang
Usia perlu dicantumkan secara eksplisit sebagai salah satu dasar diskriminasi. Ketentuan ini diharapkan mencegah pembatasan kesempatan kerja hanya karena seseorang telah memasuki usia lanjut. Lansia juga perlu tetap memiliki otonomi dalam menentukan pilihan terkait kesehatan dan tempat tinggal.
2. Memperluas pemenuhan hak dasar
Perlindungan lansia perlu mencakup jaminan sosial, perawatan jangka panjang, pelayanan geriatri, dan aksesibilitas. Pemerintah juga didorong menyediakan perlindungan bagi lansia yang tidak terjangkau skema jaminan berbasis iuran.
3. Integrasi data lansia
Satu Data Indonesia diusulkan menjadi fondasi tata kelola data HAM yang terhubung dengan data kependudukan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Integrasi ini diperlukan agar kebutuhan dan kondisi lansia dapat teridentifikasi dengan lebih akurat.
4. Akses keadilan dan pemulihan
Lansia perlu mendapatkan akses terhadap bantuan hukum, perlindungan saksi dan korban, serta mekanisme pemulihan ketika mengalami pelanggaran HAM. Pemerintah juga didorong menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.
Baca juga: RI Dorong Penguatan Kerja Sama ASEAN-AICHR untuk Perlindungan HAM Pekerja Migran
Mengapa Perlindungan Lansia Perlu Diperkuat?
Penguatan aturan tersebut dinilai mendesak seiring bertambahnya jumlah penduduk lansia di Indonesia. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai sekitar 26,78 juta jiwa atau 9,93 persen dari total penduduk pada 2020. Proporsinya diperkirakan meningkat menjadi lebih dari 20 persen pada 2050.
Koordinator Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menilai perubahan demografi tersebut harus diikuti penguatan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak kelompok lanjut usia.
“Penguatan regulasi tersebut diperlukan untuk mempertegas kewajiban negara dalam memenuhi dan melindungi hak-hak lansia, seiring dengan perubahan struktur demografi Indonesia menuju masyarakat dengan populasi menua atau ageing population,” ujar Atnike.
Selain revisi UU HAM, Komisi XIII DPR juga mendorong pembaruan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Pelibatan kelompok lansia dalam penyusunan indikator pemenuhan hak juga dinilai penting agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk lansia yang bekerja di sektor informal dan tinggal di daerah terpencil.
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka dalam forum tinjauan kebijakan hak asasi bagi lansia di Komnas HAM Jakarta, Selasa (17112026) (ANTARA)