KPK Respons Terkait Klaim Raffi Ahmad Pernah Konsultasi di 2024

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 18 Nov 2026, 13:06
thumbnail-author
April
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad (Instagram)

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan atas pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yang mengaku pernah berkonsultasi dengan lembaga antirasuah tersebut pada 2024 terkait status pekerjaannya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa lembaganya pada prinsipnya selalu terbuka kepada pihak mana pun yang ingin melakukan konsultasi pencegahan korupsi.

"Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi," ujar Budi saat dikonfirmasi, 18 November 2026.

Baca Juga: KPK Minta Publik Tak Ragu Laporkan Dugaan Korupsi, Termasuk Soal Polemik Raffi Ahmad

Selain konsultasi, Budi menjelaskan bahwa KPK senantiasa siap memberikan pendampingan dalam pelaksanaan tugas serta upaya mitigasi risiko korupsi sejak dini.

"Kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah dan mitigasi sejak awal, karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan," tambahnya.

Sebelumnya, polemik ini bermula dari video yang diunggah melalui akun Instagram resmi @ukp_mudaseni_raffiahmad berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717 pada Senin 16 November 2026. Dalam video tersebut, Raffi Ahmad menyampaikan bahwa dirinya sempat mendatangi KPK pada 2024 untuk memperjelas status profesionalnya.

"Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya," kata Raffi dalam video itu.

Raffi mengklaim, berdasarkan hasil konsultasi tersebut, KPK menilai aktivitasnya sebagai pejabat publik yang tetap menerima kontrak kerja sama di bidang seni bukanlah suatu pelanggaran ketentuan.

"Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku," imbuhnya.

Kendati demikian, Raffi menyatakan dirinya kini menyadari bahwa aspek etika, kepatutan, serta kepercayaan publik terhadap jabatan yang diembannya merupakan hal krusial yang harus dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan.

Pernyataan klarifikasi tersebut disampaikan Raffi menyusul permohonan maaf terbuka kepada publik terkait polemik pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2024–2026. Berdasarkan catatan, total nilai kerja sama dari pengadaan tersebut mencapai Rp14,7 miliar.

Baca Juga: Fakta-Fakta Kantor Megaspeed di Jakarta yang Terseret Dugaan Penyelundupan Chip Nvidia