Polemik Hutan Kota UI, Ini 6 Pernyataan Pemerintah soal Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 18 Nov 2026, 13:02
thumbnail-author
Jihan Dwicahya
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Hutan Kota UI. Hutan Kota UI. (PKS Depok)

Ntvnews.id, Jakarta - Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Universitas Indonesia (UI) menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai penggunaan lahan seluas 8 hektare di sekitar Hutan Kota UI. Polemik ini memunculkan beragam tanggapan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hingga pihak kampus.

Sejumlah pejabat kemudian memberikan klarifikasi mengenai lokasi pembangunan, status lahan, hingga komitmen mempertahankan fungsi ruang terbuka hijau. Berikut deretan pernyataan mereka terkait polemik Hutan Kota UI.

1. Sekitar 8 Hektare Lahan Disiapkan untuk Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul awalnya menyampaikan bahwa Universitas Indonesia bersedia menyediakan lahan di sisi Jakarta untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Luas lahan yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 8 hektare dari kawasan Hutan Kota UI yang memiliki luas lebih dari 100 hektare.

"Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul setelah bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Senin, 16 November 2026.

"Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat," lanjutnya.

Gus Ipul mengatakan tahapan berikutnya adalah melakukan pengecekan lokasi dan menyiapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dan Rektor UI.

Baca Juga: Mensos: Sekolah Rakyat Tidak Dibangun di Hutan Kota UI

Hutan Kota UI <b>(PKS Depok)</b> Hutan Kota UI (PKS Depok)

Baca Juga: Menko Muhaimin Bantah Tegas Isu Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI

2. Pemprov DKI Tidak Mengusulkan Hutan Kota UI

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak pernah mengusulkan Hutan Kota UI sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, pemerintah daerah hanya mengajukan dua lokasi alternatif kepada Kementerian Sosial, yakni di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

"Hal yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat, ketika kemarin bersama dengan Bapak Menteri Sosial, DKI telah mengajukan dua lokasi. Satu di Jakarta Barat dan satunya di Jakarta Timur," ujar Pramono di Balai Kota, Selasa, 17 November 2026.

Ia mengaku terkejut ketika mengetahui muncul pemberitaan mengenai rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Kedua lokasi alternatif yang diajukan Pemprov DKI masing-masing memiliki luas sekitar 2 hektare.

3. Hutan Kota UI Diusulkan Menjadi Kebun Raya

Selain persoalan pembangunan Sekolah Rakyat, Pramono mengungkapkan bahwa pihak UI memiliki keinginan untuk menyerahkan pengelolaan Hutan Kota UI kepada Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, pengelolaan kawasan hutan kota membutuhkan perhatian dan sumber daya yang tidak sedikit. Pemprov DKI pun menyatakan bersedia mengambil alih pengelolaan apabila diminta oleh pihak kampus.

"Secara prinsip, DKI Jakarta tidak keberatan, secara prinsip. Bahkan Jakarta sedang memerlukan untuk ruang terbuka hijau lebih banyak," kata Pramono.

Ia juga mengungkapkan rencana menjadikan kawasan tersebut sebagai kebun raya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan edukasi dan masyarakat.

"Dan itu akan bermanfaat karena di sana bisa untuk edukasi, bisa untuk orang berlatih, dan macam-macamlah," ucapnya.

Meski demikian, Pramono menegaskan tidak setuju apabila peruntukan kawasan Hutan Kota UI dialihkan.

"Tetapi saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini apa, peruntukannya dialihkan," tegasnya.

Hutan Kota UI. <b>(PKS Depok)</b> Hutan Kota UI. (PKS Depok)

4. UI Tegaskan Sekolah Rakyat Tidak Dibangun di Dalam Hutan Kota

Universitas Indonesia memberikan klarifikasi bahwa lahan yang dibicarakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat bukan merupakan bagian dari kawasan Hutan Kota UI. Lokasi yang dimaksud berada di area kampus sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota.

Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, mengatakan pihak kampus tetap berkomitmen menjaga kelestarian kawasan tersebut.

"Perhatian publik terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen UI sendiri. Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan," ujar Erwin dalam keterangan tertulis, Selasa, 17 November 2026.

UI juga menjelaskan bahwa lokasi pembangunan belum ditetapkan secara definitif. Penentuannya masih membutuhkan survei kesiapan, kajian kelayakan, serta pengecekan kesesuaian lahan bersama pemerintah.

5. Pembangunan Tidak Akan Menggunakan Kawasan Hutan Kota

Gus Ipul kemudian memberikan klarifikasi mengenai pernyataannya terkait penggunaan lahan seluas 8 hektare. Ia menjelaskan bahwa lokasi yang dimaksud berada di sisi kampus wilayah Jakarta dan berbatasan langsung dengan Hutan Kota UI, bukan di dalam kawasan hutan kota.

"Enggak, jadi itu salah. Jadi di bagian kota, tapi sisi yang dengan hutan. Jadi berhimpitan. Jadi hutan kotanya itu tetap hutan kota, dan tanahnya UI di sisi Jakarta yang berhimpitan dengan hutan kota," ujar Gus Ipul, Selasa, 17 November 2026.

Ia mengatakan proses penentuan lokasi masih membutuhkan koordinasi lebih lanjut, termasuk pemeriksaan kesesuaian administrasi dan penyusunan kerja sama dengan pihak terkait.

6. Cak Imin Tegaskan Tidak Ada Keputusan Menggunakan Hutan Kota UI

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin turut memberikan penegasan mengenai polemik tersebut. Ia memastikan tidak ada rencana maupun keputusan untuk menggunakan Hutan Kota UI sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

"Tidak ada rencana membangun Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, clear ya," tulis Cak Imin melalui akun Threads resminya, Rabu, 18 November 2026.

Cak Imin mengatakan telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Gus Ipul, untuk memastikan informasi mengenai rencana pembangunan tersebut.

"Saya sudah berkoordinasi dengan para pihak termasuk yang paling bertanggung jawab dalam hal sekolah rakyat yaitu Menteri Sosial, bahwa tidak ada rencana atau bahkan keputusan apapun menyangkut penggunaan Hutan Kota UI untuk sekolah rakyat," ucapnya.

Ia juga menegaskan penolakannya terhadap penggunaan kawasan hutan kota untuk pembangunan gedung.

"Saya sendiri tidak akan setuju penggunaan hutan kota untuk bangunan-bangunan tertentu," tegasnya.