Mensos: Sekolah Rakyat Tidak Dibangun di Hutan Kota UI

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 18 Nov 2026, 11:01
thumbnail-author
Jihan Dwicahya
Penulis
thumbnail-author
Tim Redaksi
Editor
Bagikan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjawab pertanyaan pewarta selepas memimpin pelantikan guru Sekolah Rakyat secara nasional di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 4 Jakarta, Kamis (12/11/2026) petang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjawab pertanyaan pewarta selepas memimpin pelantikan guru Sekolah Rakyat secara nasional di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 4 Jakarta, Kamis (12/11/2026) petang. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Sosial memastikan pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan menggunakan kawasan hutan kota Universitas Indonesia (UI). Lokasi yang sedang dipertimbangkan berada di lahan yang berbatasan langsung dengan area tersebut di wilayah DKI Jakarta.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 17 November 2026, meluruskan informasi mengenai rencana pemanfaatan lahan milik UI. Ia memastikan kawasan hutan kota tetap dipertahankan sesuai fungsinya.

"Kita tidak akan membangun di hutan kota, dan tidak bisa Sekolah Rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan," kata dia.

Saifullah menjelaskan, pencarian lokasi pembangunan bermula dari permintaan Kemensos kepada UI untuk membantu mencari lahan bagi Sekolah Rakyat di DKI Jakarta. Kebutuhan lahan diperkirakan mencapai delapan hektare untuk menampung lebih dari 3.000 siswa tingkat SD, SMP, hingga SMA.

Baca Juga: Pemprov DKI Siap Kelola Hutan Kota UI untuk Dijadikan Kebun Raya

Kawasan Hutan Kota UI Kawasan Hutan Kota UI

UI sempat menawarkan sejumlah pilihan, di antaranya lahan di Rawamangun dan Cawang yang masing-masing memiliki luas 1,5 hektare. Namun, kedua lokasi tersebut dinilai terlalu kecil untuk menampung jumlah siswa yang direncanakan.

Selain itu, UI menawarkan lahan di kawasan kampus utama yang berada di sisi wilayah DKI Jakarta dan berbatasan langsung dengan hutan kota.

Saifullah menegaskan bahwa pilihan tersebut belum menjadi keputusan akhir. Tim gabungan dari Kemensos, UI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih harus melakukan pemeriksaan lapangan serta verifikasi administrasi untuk memastikan kesesuaian lahan sebelum melanjutkan ke tahap Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Ia menambahkan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung rencana tersebut selama pembangunan tetap mengikuti peraturan yang berlaku.

Baca Juga: 5 Fakta Hutan Kota UI Seluas 8 Hektare yang Disiapkan untuk Sekolah Rakyat

Presiden Prabowo Resmikan Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya <b>(Istimewa)</b> Presiden Prabowo Resmikan Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya (Istimewa)

Menurut Saifullah, pembangunan Sekolah Rakyat harus memenuhi berbagai ketentuan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), kepastian lokasi bebas dari kawasan rawan bencana, serta kesesuaian tata ruang. Proses pemenuhan persyaratan itu diperkirakan memerlukan waktu sekitar enam bulan hingga satu tahun.

Menanggapi kritik dan masukan masyarakat mengenai rencana penggunaan lahan di sekitar UI, Saifullah menyampaikan apresiasi. Ia mengatakan berbagai tanggapan tersebut akan menjadi bahan diskusi dalam proses pemeriksaan lokasi.

"Jadi kalau ada yang kritik, ya kita ucapkan terima kasih. Yang jelas, kami menolak kalau misalnya itu di hutan kota, ya Pak Pram, menolak. Saya juga menolak. UI juga menolak. Ya, saya juga menolak. Nanti kita luruskan bersama," kata dia.

Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memberikan akses pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, yakni Desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Program tersebut mengintegrasikan sejumlah layanan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Layanan itu meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan PBI-JK, serta keterhubungan dengan Koperasi Merah Putih dan Program 3 Juta Rumah.

Berdasarkan data Kemensos, sebanyak 182 titik Sekolah Rakyat telah beroperasi dalam bentuk rintisan maupun terintegrasi. Fasilitas tersebut menampung sekitar 44 ribu siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA dengan dukungan ribuan guru, wali asrama, serta wali asuh.

Dari jumlah tersebut, 100 Sekolah Rakyat telah memiliki gedung permanen. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 sekolah permanen hingga 2029.

Di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Kemensos juga mengumumkan penambahan 10 titik Sekolah Rakyat rintisan. Lokasi tersebut ditujukan untuk menampung anak-anak telantar, anak jalanan, serta anak-anak yang berisiko putus sekolah.

(Sumber: Antara)