Peta Tambang Banten Disorot, Perairan Dekat Habitat Badak Jawa Masuk Wilayah Usaha Pertambangan

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 18 Nov 2026, 17:19
thumbnail-author
Erika Az Zahra Nurcahyani
Penulis
thumbnail-author
Dedi
Editor
Bagikan
Peta Tambang Banten Peta Tambang Banten

Ntvnews.id , Jakarta - Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten menjadi sorotan setelah peta dalam dokumen tersebut memperlihatkan sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Dokumen tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditetapkan pada 12 Februari 2026. Isu ini ramai dibicarakan setelah dokumen dan peta wilayah pertambangan diunggah di media sosial pada 18 November 2026.

Menanggapi sorotan tersebut, Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Wilayah yang masuk dalam WUP hanya sebagian perairan laut di sekitarnya.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, penetapan tersebut merupakan kelanjutan proses pengusulan wilayah pertambangan yang telah berlangsung sejak 2013.

“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri,” ujar Dwi Anggia dalam keterangan resmi, Selasa (17/11/2026).

Baca juga: Deretan Pernyataan Pemerintah soal Wacana Relokasi Badak Jawa

Mengapa Perairan Ujung Kulon Masuk Peta WUP?

Menurut penjelasan ESDM, Pemerintah Provinsi Banten telah mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten, sejak 2013. Usulan tersebut kemudian kembali diajukan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten pada 16 November 2015.

Penetapan wilayah tersebut selanjutnya tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 dan Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022. Adapun keputusan tahun 2026 disebut mengulang penetapan sebelumnya sekaligus memperbaiki sejumlah ketentuan.

ESDM menyebut sebagian perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa berdasarkan data dan informasi geologi sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.

Namun, penetapan WUP tidak otomatis memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan penambangan.

“Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” jelas Dwi.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Lindungi Habitat Asli Badak Jawa

Ujung Kulon Merupakan Habitat Penting Badak Jawa

Sorotan terhadap peta pertambangan tersebut tidak lepas dari posisi Ujung Kulon sebagai kawasan konservasi penting di Indonesia. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), salah satu spesies yang terancam punah.

UNESCO mencatat kawasan tersebut sebagai Situs Warisan Dunia sejak 1991 karena memiliki nilai keanekaragaman hayati yang penting, termasuk sebagai habitat badak Jawa.

Karena itu, aktivitas pemanfaatan sumber daya di sekitar kawasan tersebut menjadi perhatian dari sisi perlindungan lingkungan.

ESDM menyatakan setiap penerbitan izin usaha pertambangan tetap harus memenuhi ketentuan, termasuk kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

Kementerian tersebut juga menegaskan penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.