Empat Pemohon Gugat Aturan Penyadapan dalam KUHAP 2025 ke Mahkamah Konstitusi

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 19 Nov 2026, 09:33
thumbnail-author
Annisa Aldifa Keyla
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Ilustrasi - Suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Ilustrasi - Suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Tiga advokat bersama seorang mahasiswa mengajukan uji materiil terhadap Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut mempersoalkan kewenangan penyidik melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan.

Keempat pemohon tersebut adalah Pardamean Sihombing, Eprina Manurung, Christian Adrianus Sihite yang berprofesi sebagai advokat, serta mahasiswa Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Jakarta pada Rabu, 18 November 2026, para pemohon menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan sejumlah pasal dalam UUD 1945, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2).

Pasal 136 ayat (1) KUHAP menyebutkan, “Penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan”.

Christian Adrianus Sihite menjelaskan, penyadapan terhadap satu nomor telepon berpotensi turut merekam komunikasi pihak lain yang berhubungan dengan pemilik nomor tersebut. Kondisi itu dinilai dapat membuat seseorang ikut tersadap meskipun tidak berstatus sebagai tersangka.

Baca Juga: Fakta-fakta Mahkamah Agung Batal Gelar Konferensi Pers soal Putusan Suket Ijazah Gibran

“Bahwa penyadapan terhadap satu nomor selalu merangkap dua pihak, yaitu pemilik nomor yang disasar dari setiap orang yang berbicara dengannya. Oleh karena itu, para pemohon dapat ikut tersadap tanpa pernah menjadi tersangka,” kata Christian Adrianus Sihite selaku Pemohon.

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah tersebut, para pemohon memaparkan sejumlah alasan pengajuan gugatan.

Baca Juga: Menko Yusril Tegaskan Kasus Penyadapan Terkait Tindak Pidana Makar Harus Diusut Tuntas

Mereka menilai ketentuan yang diuji memberikan kewenangan penyadapan kepada penyidik tanpa menetapkan batasan yang jelas. Batasan tersebut, menurut pemohon, seharusnya mencakup jenis tindak pidana, ambang batas bukti, serta kewajiban memperoleh izin pengadilan.

Kewenangan itu juga mencakup aktivitas mendengarkan, merekam, dan mencatat transmisi informasi elektronik melalui jaringan kabel maupun nirkabel. Para pemohon menilai komunikasi telepon mereka termasuk dalam cakupan ketentuan tersebut.

Namun, mereka menyatakan tidak dapat mengetahui apakah komunikasinya disadap karena tindakan tersebut dilakukan secara rahasia. Selain itu, KUHAP tidak mewajibkan adanya pemberitahuan kepada pihak yang menjadi sasaran maupun pihak lain yang komunikasinya ikut terekam.

Para pemohon mendalilkan kerugian konstitusional yang dialami bersifat aktual atau setidaknya berpotensi terjadi. Mereka menilai risiko tersebut muncul sejak ketentuan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 tanpa adanya aturan peralihan yang menunda penerapannya.

“Bahwa kerugian para pemohon bersifat aktual dan setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,” ujarnya.

Berdasarkan alasan tersebut, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 136 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan penyadapan harus diatur lebih lanjut dalam undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Mereka juga meminta agar penyidik hanya dapat melakukan penyadapan setelah memperoleh izin dari ketua pengadilan negeri. Dalam keadaan mendesak, penyadapan dapat dilakukan terlebih dahulu, tetapi persetujuan pengadilan wajib diminta paling lambat 1 x 24 jam.

Apabila persetujuan tidak diberikan, penyadapan harus dihentikan dan hasilnya tidak boleh digunakan sebagai alat bukti.

Dalam sesi nasihat, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyoroti kedudukan hukum para pemohon serta adanya ketidaksesuaian antara dalil permohonan dan uraian dalam posita atau dasar permohonan.

Baca Juga: SUARA NUSANTARA Episode 13 Mengungkap Tabir Pengendali Operasi Penyadapan

“Saudara sepertinya ini mempersoalkan penyadapan, padahal di posita tidak mempersoalkan, ini bisa ada terjadi kontradiksi ya. Diklirkan (perjelas-red) nanti, apakah benar-benar tidak mempersoalkan penyadapan? Berarti apa?” kata Guntur.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel meminta para pemohon memperkuat bukti yang mendasari kekhawatiran mereka terhadap praktik penyadapan dengan melampirkannya dalam berkas permohonan.

“Dari segi substansi ini menarik, tetapi perlu pada Pemohon untuk membangun argumentasi dalam positianya yang berkaitan dengan advokat, yang dapat meyakinkan Mahkamah,” ujar Daniel.

Menutup persidangan, Ketua MK Suhartoyo memberikan waktu 14 hari kepada para pemohon sejak sidang pemeriksaan pendahuluan berakhir untuk memperbaiki permohonan. Dokumen perbaikan tersebut harus diserahkan paling lambat Selasa, 1 Desember 2026.

(Sumber: Antara)