Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak lagi sekadar pelanggaran intersepsi elektronik biasa. Penyidikan yang tengah berjalan di Mabes Polri menunjukkan keterkaitan erat antara aksi penyadapan tersebut dengan dugaan tindak pidana makar.
Yusril meminta jajaran kepolisian mengusut perkara ini secara transparan dan menyeluruh tanpa ada pihak yang dilindungi. Menurutnya, seluruh pihak yang terindikasi terlibat dalam pusaran kasus tersebut wajib menjalani pemeriksaan hukum.
"Tapi ini makin jelas bagi kita semua bahwa memang bukan sekadar semata-mata ada kegiatan penyadapan atau intersepsi elektronik, tapi betul-betul ini terkait dengan tindak pidana makar yang tengah dilakukan penyidikan saksama oleh Mabes Polri," ujar Yusril dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, 19 November 2026.
Baca Juga: Menteri Pigai Curhat Soal Menko Yusril Tak Pernah Ajak Rapat Selama 2 Tahun
Ia menekankan prinsip ketegasan negara dalam menangani kejahatan terhadap keamanan negara. Tidak boleh ada informasi yang disembunyikan maupun terduga pelaku yang dibiarkan lolos dari jerat hukum.
"Dan saya berprinsip bahwa yang namanya tindakan tindak pidana makar itu memang harus diungkap setuntas-tuntasnya, sejelas-jelasnya, jangan ada hal-hal yang ditutup-tutupi, jangan ada orang-orang yang disangka terkait dengan kasus tindak pidana makar ini didiamkan. Jadi semua harus diperiksa," tegas Yusril.
Dalam perkembangan penyidikan, Yusril mengungkapkan bahwa penyidik Bareskrim Polri menemukan indikasi upaya penghilangan barang bukti berupa penghapusan sebagian data dari perangkat komputer. Kendati demikian, aparat berhasil menyita sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler milik pihak-pihak terkait untuk didalami lebih lanjut.
Merujuk pada kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, Yusril menjelaskan bahwa pembuktian tindak pidana makar tidak hanya dilihat saat suatu perbuatan selesai dilaksanakan. Penyidik harus menelusuri seluruh rangkaian perbuatan yang mencakup tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan, termasuk mengungkap motif utama di balik penyadapan tersebut.
"Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi kepolisian," imbuhnya.
Sebelumnya, kasus penyadapan ilegal ini telah menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Slamet Uliandi, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Penyidik Bareskrim Polri juga telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko kegiatan tersebut, termasuk sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Bareskrim Polri dijadwalkan menggelar perkara dugaan tindak pidana makar bersama tim internal dan para saksi ahli pada Kamis, 19 November. Hasil gelar perkara tersebut akan menentukan konstruksi hukum lanjutan, baik berupa penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada maupun penetapan tersangka baru berdasarkan kecukupan alat bukti.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (NTVnews)