Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, melontarkan pandangan kontroversial terkait wacana pemindahan satwa langka, khususnya badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo.
Dalam pernyataannya, ia mengibaratkan relokasi satwa liar secara paksa dengan pemindahan komunitas manusia, yang menurutnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat jika dilakukan secara sewenang-wenang.
Pigai menilai bahwa hewan liar memiliki keterikatan ekologis yang kuat dengan habitat aslinya. Menurutnya, pemindahan satwa dari tempat asal ke lingkungan baru tidak menjamin kelangsungan hidup dan perkembangbiakan mereka.
"Manusia kalau memindahkan secara paksa dengan sadar dan sengaja komunitas dari tempat kehidupan dia ke tempat yang lain itu masuk kategori HAM berat. Artinya apa? Ya kalau hewan peliharaan atau hewan liar dipindahkan dari tempat asal-usulnya ke tempat yang baru, itu belum tentu bisa berkembang," ujar Pigai, dikutip 19 November 2026.
Sebagai perbandingan, ia mencontohkan kasus komodo yang sulit berkembang biak di luar habitat aslinya di Pulau Komodo meskipun sempat dicoba ditempatkan di berbagai wilayah lain di Indonesia.
"Di mana-mana di Indonesia ini, namanya Komodo, Pak. Ada di Sumatra, ada di Jawa, ada di Bali, ada di Sulawesi, tapi tidak bisa berkembang. Hanya bisa berkembang di Pulau Komodo, karena ada hubungan yang signifikan antara alam tempat milieu di mana dia hidup," tambahnya.
Baca Juga: Respons Menteri Pigai Soal Penggerebekan Ponpes di Sukoharjo
Oleh karena itu, Pigai menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk upaya pemerintah atau pihak tertentu untuk memindahkan badak Jawa dari Ujung Kulon. Ia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kelestarian satwa berdasarkan relasi habitatnya.
"Jadi dia tidak dipindahkan. Oleh karena itu kalau di Ujung Kulon ada pemerintah atau siapa pun berusaha memindahkan mereka dari tempat kehidupan, maka itu akan bertentangan. Itu dari sisi binatang atau jenis hewan," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pigai turut memperluas analogi tersebut ke dalam konteks hak asasi manusia secara murni, yakni larangan pemindahan paksa kelompok masyarakat tertentu tanpa persetujuan dan pertimbangan yang matang. Ia mencontohkan skenario hipotetis pemindahan penduduk Papua secara massal sebagai bentuk pelanggaran HAM berat.
"Manusia kalau memindahkan secara paksa dengan sadar dan sengaja komunitas dari tempat kehidupan dia ke tempat yang lain itu masuk kategori HAM berat dalam konteks HAM. Misalnya orang Papua dipindahkan ke Manado, semuanya Papua dikosongkan, itu pelanggaran HAM berat," pungkasnya.
Pernyataan ini memicu diskursus publik, mengingat isu konservasi badak Jawa di Ujung Kulon kerap melibatkan perdebatan ilmiah antara mempertahankan populasi tunggal di satu lokasi atau membangun populasi kedua (second habitat) guna memitigasi risiko kepunahan akibat bencana alam seperti letusan Gunung Anak Krakatau.
Arsip - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026. Menteri Hak Asasi Manusia meminta pengusutan tuntas kasus penyekapan dan penganiayaan perempuan di Bandung tanp (Antara)