Ntvnews.id, New York - Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia Gita Sabharwal menilai percepatan transisi energi dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka peluang investasi, pengembangan teknologi, dan penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia.
Menurut Gita, upaya tersebut perlu didukung arah pembangunan nasional yang jelas agar berbagai pihak dapat bergerak selaras dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
“Transisi energi Indonesia menjadi salah satu contoh nyata. Hal ini mencakup pembangunan kapasitas energi surya baru sebesar 100 gigawatt (GWp), penghapusan penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar diesel di jaringan listrik pulau-pulau terpencil, penggunaan kompor listrik, serta peningkatan pemanfaatan energi terbarukan di sektor industri,” katanya dalam agenda SDGs Annual Conference (SAC) 2026 bertema Kolaborasi Multipihak untuk Percepatan Pencapaian SDGs di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Gita menjelaskan, kejelasan prioritas pembangunan nasional menjadi faktor penting untuk menyatukan langkah pemerintah, lembaga internasional, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam mendukung agenda tersebut, PBB melalui Program Sustainable Energy for All turut membantu penyusunan peta jalan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt sekaligus mendorong penghentian penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar diesel.
Di sisi lain, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) memberikan dukungan terhadap upaya pengurangan emisi karbon di sektor industri. Salah satunya melalui peningkatan pemanfaatan energi terbarukan di kawasan industri.
“Upaya ini akan menghadirkan tambahan kapasitas energi terbarukan sebesar 37 megawatt, sekaligus meningkatkan efisiensi melalui pengoperasian fasilitas-fasilitas tersebut,” ungkap Gita.
Adapun program pembangunan PLTS berkapasitas 100 GWp telah diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2026. Peluncuran tersebut berlangsung di lokasi PLTS Site Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali.
Pada tahap pertama, pemerintah memulai pembangunan melalui 14 proyek PLTS dengan total kapasitas mencapai 5,3 GWp. Proyek-proyek tersebut tersebar di enam provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
Secara keseluruhan, pembangunan PLTS berkapasitas 100 GWp ditargetkan rampung dalam waktu tiga tahun, terhitung sejak 2026 hingga 2029.
Ilustrasi - Bendera PBB. (Antara)