Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia mendapat kepercayaan menjadi salah satu ketua bersama Group of Friends for Culture-Based Climate Action (GFCBCA) untuk periode 2027–2028. Koalisi internasional tersebut beranggotakan 56 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan 27 organisasi internasional.
Kesepakatan penetapan ketua bersama itu dicapai seluruh anggota koalisi dalam Pertemuan Tingkat Menteri GFCBCA ke-4 yang digelar di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Selasa, 17 November 2026.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan negara-negara anggota kepada Indonesia.
"Saya menyampaikan penghargaan kepada semua negara anggota atas kepercayaan dan keyakinan yang diberikan kepada Indonesia untuk bertugas sebagai Ketua Bersama GFCBCA," kata Fadli sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian pada Rabu, 18 November 2026.
Fadli yang mengikuti pertemuan secara virtual menyatakan Indonesia siap memperkuat kolaborasi internasional dan mendorong langkah nyata dengan menempatkan kebudayaan sebagai bagian penting dalam membangun ketahanan iklim global.
"Indonesia siap bekerja sama untuk memperkuat kerja sama internasional, memajukan solusi nyata, dan menempatkan budaya sebagai jantung ketahanan iklim global," kata Fadli.
Ia menjelaskan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia turut menghadapi ancaman perubahan iklim yang dapat berdampak terhadap situs warisan budaya dan lanskap budaya.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pemerintah menjalankan program revitalisasi terhadap 240 situs cagar budaya di seluruh Indonesia sepanjang 2026. Program itu bertujuan meningkatkan ketahanan situs bersejarah terhadap dampak perubahan iklim.
Upaya tersebut mencakup penanganan dampak iklim pada bangunan Candi Borobudur serta lukisan gua prasejarah di Sulawesi.
"Saya harap upaya pelestarian ini dapat menjadi model internasional bagi adaptasi iklim berbasis warisan budaya di wilayah tropis dan khatulistiwa," kata Fadli.
Ia juga mengajak negara-negara anggota koalisi untuk memasukkan aspek kebudayaan ke dalam Rencana Adaptasi Nasional, memperkuat peran masyarakat adat dan komunitas lokal, serta memperluas kerja sama dan pendanaan untuk menghadapi perubahan iklim.
"Indonesia siap berkontribusi pada upaya kolektif ini," kata dia.
Fadli turut menekankan bahwa pengetahuan tradisional perlu diakui sebagai sistem pengetahuan yang sah dan setara, sekaligus menjadi landasan dalam membangun ketahanan serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan iklim.
Sejumlah praktik tradisional Indonesia yang dapat mendukung upaya tersebut antara lain sistem irigasi Subak di Bali untuk mengelola air secara kolektif, hukum adat Sasi di Maluku, serta lembaga Panglima Laot di Aceh yang berperan dalam pelestarian sumber daya laut.
Contoh lainnya meliputi sistem pangan berbasis hutan Tinungglu di Mentawai, lumbung padi Leuit di Jawa Barat, tata guna lahan adat masyarakat Baduy di Banten, serta sistem pengendalian api tradisional masyarakat Dayak di Kalimantan.
Fadli juga menyebut tradisi lisan Smong di Simeulue yang terbukti membantu menyelamatkan banyak nyawa saat tsunami pada 2004.
Baca Juga: Hashim Paparkan Langkah Indonesia Hadapi Perubahan Iklim di COP31
GFCBCA merupakan forum kerja sama internasional yang dibentuk atas inisiatif Brasil dan Uni Emirat Arab pada COP28 di Dubai pada 2023.
Untuk periode 2027–2028, Indonesia akan menjalankan tugas sebagai ketua bersama dengan Brasil dan Uni Emirat Arab. Indonesia juga mendapat mandat sebagai wakil ketua yang mewakili kawasan Asia-Pasifik.
Sementara itu, Spanyol dan Afrika Selatan ditetapkan sebagai wakil ketua yang masing-masing mewakili kawasan Eropa dan Afrika.
(Sumber: Antara)
Tangkapan layar siaran acara Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye (Antara)