Ntvnews.id, Taheran - Pemerintah Iran menegaskan tidak akan memberikan izin kepada tim inspeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memeriksa fasilitas nuklirnya yang mengalami kerusakan akibat serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
DIlansir dari Arab News, Selasa, 17 November 2026, Teheran menetapkan sejumlah persyaratan sebelum inspeksi dapat dilanjutkan. Salah satunya, perang di kawasan Timur Tengah harus berakhir secara permanen dan Washington harus memenuhi tuntutan yang diajukan Iran.
Pernyataan tersebut disampaikan beberapa hari setelah Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mendesak Iran agar mengambil langkah untuk kembali membuka akses inspeksi. Aktivitas pemeriksaan itu telah dihentikan sejak perang selama 12 hari antara Iran dan Israel pada tahun lalu, yang juga melibatkan serangan AS terhadap sejumlah lokasi nuklir Iran.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menyampaikan sikap pemerintahnya dalam wawancara televisi pada Minggu, 15 November 2026. Ia menegaskan bahwa akses bagi IAEA belum dapat diberikan sebelum seluruh persyaratan dipenuhi.
Baca Juga: Bantah Trump, Intelijen AS Ungkap Iran Masih Miliki 2.500 Rudal
"Kami tidak akan memberikan akses kepada IAEA ke fasilitas tersebut sampai syarat-syarat Iran dipenuhi dan perang berakhir secara permanen," kata Gharibabadi.
Sejumlah fasilitas nuklir Iran kembali menjadi sasaran serangan dalam konflik Timur Tengah yang pecah pada 28 Februari. Serangan gabungan AS dan Israel tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Meski demikian, inspektur IAEA sempat mendatangi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Bushehr pada September lalu. Namun, badan pengawas nuklir PBB itu belum memperoleh izin untuk memeriksa sejumlah fasilitas lain yang turut dibombardir, seperti Natanz, Fordow, dan Isfahan.
Gharibabadi juga mempertanyakan tujuan permintaan IAEA untuk memeriksa fasilitas yang rusak akibat serangan tersebut. Menurut dia, pemeriksaan itu "kemungkinan ditujukan untuk menilai efektivitas persenjataan Amerika."
Sementara itu, upaya diplomatik untuk mengakhiri perang di Timur Tengah belum menunjukkan perkembangan signifikan. Iran meminta AS mencairkan aset-aset miliknya serta mencabut sanksi ekonomi, di samping sejumlah tuntutan lain.
Permintaan tersebut menjadi bagian dari syarat Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu rute utama pengiriman energi dunia dan telah diblokade selama konflik berlangsung.
Pejabat Iran menyatakan pembahasan mengenai program nuklir negara tersebut baru akan dilakukan pada tahap berikutnya dalam proses perundingan.
Di tengah ketegangan tersebut, militer AS pada awal November mengumumkan pemberian hadiah sebesar US$20 juta bagi pihak yang dapat memberikan informasi mengenai program nuklir Iran. Teheran mengecam langkah tersebut dan menyebutnya sebagai "menjijikkan."
Ilustrasi - Fasilitas nuklir Iran (Antara)