Mantu Trump Buka Suara soal Usulan AS Minta Ukraina Serahkan Wilayah ke Rusia demi NATO

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 16 Nov 2026, 08:00
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
NATO NATO (NATO)

Ntvnews.id, Washington D.C - Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) Jared Kushner angkat bicara mengenai laporan usulan Washington agar Ukraina menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Rusia sebagai imbalan untuk memperoleh keanggotaan NATO. Kushner yang juga merupakan menantu Presiden AS Donald Trump menegaskan pihaknya tetap berupaya mencari jalan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

Dilansir dari AFP, Senin, 16 November 2026, Kushner bersama Utusan Khusus AS Steve Witkoff telah mengadakan pertemuan secara terpisah dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Kamis, 12 November 2026.

Pertemuan tersebut berlangsung setelah kedua utusan AS itu mengikuti perundingan selama dua hari bersama delegasi masing-masing negara di Abu Dhabi. Namun, pembicaraan tersebut belum menghasilkan terobosan untuk mengakhiri konflik.

Melalui akun X resminya, Kushner menanggapi pemberitaan yang menyebut adanya "usulan maksimalis dari kedua belah pihak, disertai dengan retorika politik yang keras". Dia menyatakan pemerintah AS berkomitmen menjaga kerahasiaan dalam proses negosiasi yang sensitif.

"Namun, kami bertekad untuk terus bekerja keras, menjaga kerahasiaan yang diperlukan untuk negosiasi sensitif, dan menemukan jalan untuk mengakhiri perang yang mengerikan ini," ujarnya.

Kushner juga menyampaikan bahwa terdapat sejumlah perkembangan baru dari pembicaraan yang telah dilakukan dan kini sedang dipelajari lebih lanjut.

"beberapa gagasan baru muncul dari diskusi tersebut dan kini tengah ditelaah lebih lanjut." tambahnya.

Baca Juga: Putin Ancam Gunakan Senjata Nuklir jika Kaliningrad Diserang NATO

Meski demikian, Kushner tidak secara khusus menanggapi pengungkapan Zelensky mengenai tawaran keanggotaan NATO yang dikaitkan dengan penyerahan wilayah Ukraina kepada Rusia.

"NATO akan tetap menjadi pilar penting bagi keamanan Eropa," ujar Kushner, dilansir CNN, seraya menambahkan bahwa Trump "hanya akan mendukung kesepakatan yang memperkuat keamanan Ukraina maupun Eropa."

Dalam pertemuan tersebut, AS juga menyepakati keterlibatan negara-negara Eropa dalam pembicaraan lanjutan untuk mengakhiri perang. Pada Jumat (13/11), sejumlah negara Eropa di Dublin memilih lima negara yang akan mengirimkan perwakilan, yakni Prancis, Jerman, Italia, Inggris, dan Polandia.

Di tengah upaya diplomasi tersebut, Rusia kembali melancarkan serangan ke wilayah Ukraina pada Sabtu, 14 November 2026. Serangan mematikan dilaporkan terjadi di Kota Pavlohrad, wilayah timur Ukraina, serta sebuah desa di dekat Zaporizhzhia yang berjarak hanya beberapa puluh kilometer dari garis depan pertempuran.

Ukraina Minta Jaminan Keamanan

Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa pemerintah AS sempat mengajukan kemungkinan Ukraina menyerahkan wilayahnya kepada Rusia sebagai kompensasi untuk mendapatkan keanggotaan NATO.

Zelensky mempertanyakan tawaran tersebut, terutama setelah Ukraina memperoleh dukungan pertahanan dari negara-negara Barat.

"Pihak Amerika melontarkan pertanyaan: 'Bagaimana jika Ukraina bergabung dengan NATO? Apakah Ukraina bersedia menarik diri dari Donbas?' Ini adalah pertama kalinya hal tersebut diangkat," ujar Zelensky.

Arsip foto - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy <b>(Anadolu Ajans? (aa.com.tr))</b> Arsip foto - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy (Anadolu Ajans? (aa.com.tr))

"Setelah memberikan dukungan pertahanan semacam ini kepada Ukraina, serta melihat perkembangan militer dan kekuatan pertahanan kami, mereka tidak bisa begitu saja membiarkan Ukraina lepas," tambahnya.

Menurut Zelensky, pembahasan tersebut menandakan bahwa "NATO kembali masuk dalam agenda" Ukraina.

Ukraina selama ini berupaya menjadi anggota aliansi militer NATO. Namun, rencana tersebut selalu mendapat penolakan dari Moskow yang menganggap keanggotaan Kyiv dalam aliansi itu sebagai ancaman terhadap keamanan Rusia.

Hingga kini, NATO maupun pemerintah Washington belum memberikan tanggapan langsung terhadap pernyataan Zelensky mengenai usulan tersebut.

Zelensky juga mengatakan Ukraina tengah membicarakan jaminan keamanan dengan sejumlah mitra Barat. Meski demikian, dia menegaskan keputusan akhir mengenai penerimaan atau penolakan terhadap kesepakatan perdamaian tetap berada di tangan rakyat Ukraina.

"Jika pihak Amerika, bersama mitra-mitra NATO lainnya, memberikan konfirmasi yang jelas mengenai hal ini kepada kami, maka saya akan menanyakan pendapat masyarakat Ukraina: apakah kita akan menerimanya atau tidak? Saya tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan itu sendirian. Namun, kami memerlukan perincian yang konkret, dan saat ini kami belum memilikinya," kata Zelensky dilansir CNN.

Dia juga menegaskan Ukraina tidak akan mengakui wilayah yang direbut pasukan Rusia sebagai bagian dari kedaulatan Moskow.

Rusia selama ini secara konsisten menyebut rencana Ukraina bergabung dengan NATO sebagai "garis merah". Pada 2022, Moskow melancarkan invasi ke Ukraina dengan alasan negara-negara Barat berupaya memasukkan Kyiv ke dalam aliansi militer tersebut.

Selama hampir dua tahun terakhir, pemerintahan Trump terus mengupayakan tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina.

Namun, Kremlin masih menolak kehadiran pasukan penjaga perdamaian asing di wilayah Ukraina serta belum menyetujui usulan gencatan senjata yang lebih luas.

Pada awal pekan ini, Putin mengajukan usulan pengiriman misi "kemanusiaan" ke Kota Kostyantynivka di wilayah timur Ukraina. Moskow mengklaim telah menguasai kota tersebut pada musim panas lalu, sementara Kyiv menyatakan pertempuran di kawasan itu masih berlangsung.

Zelensky menilai usulan Putin tersebut merupakan upaya Rusia memperluas penguasaannya di wilayah Donetsk.

"Langkah mereka selanjutnya adalah kota-kota kita yang lain di Donbas," ujarnya.

Di lapangan, pasukan Rusia memang terus bergerak maju secara bertahap ke arah barat. Namun, hingga kini Moskow belum berhasil menguasai seluruh wilayah Donetsk.