Ntvnews.id, Tel Aviv - Oposisi politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu semakin terdesak setelah parlemen Israel atau Knesset memilih Matan Kahana dari Partai Yashar pimpinan Gadi Eisenkot sebagai ketua parlemen ke-26. Pergantian kepemimpinan tersebut memberikan ruang lebih besar bagi oposisi untuk mengendalikan agenda legislatif.
Dilansir dari CNN International, Kamis, 19 November 2026, Kahana terpilih menggantikan Amir Ohana dari Partai Likud yang merupakan partai pimpinan Netanyahu. Perubahan ini dinilai menjadi pukulan bagi pemerintahan Netanyahu karena oposisi kini memiliki kendali lebih besar terhadap proses legislasi.
Juru bicara Knesset menyampaikan bahwa Kahana mendapatkan dukungan dari 66 anggota parlemen. Pemungutan suara dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kandidat, bukan melalui mekanisme pemilihan langsung yang mempertemukan dua kandidat dalam satu pemungutan suara.
Sementara itu, Ofir Katz, kandidat dari Partai Likud yang menjabat sebagai ketua fraksi koalisi, hanya memperoleh dukungan 52 anggota parlemen.
Hasil pemilihan tersebut menjadi langkah penting pertama bagi blok politik yang dipimpin Eisenkot dalam menentukan arah baru parlemen sejak Netanyahu kehilangan mayoritas di Knesset pada pemilihan umum 27 Oktober lalu.
Baca Juga: Netanyahu Akui AS Bakal Setop Bantuan Militer untuk Israel Secara Bertahap
Dalam pemilu tersebut, Netanyahu bersama koalisi partai sayap kanan dan ultra-Ortodoks hanya berhasil mengamankan 53 dari total 120 kursi parlemen. Sebaliknya, kubu oposisi menguasai 67 kursi, termasuk 48 kursi dari empat partai Yahudi serta 19 kursi dari dua partai Arab, yakni Joint List dan Raam.
Eisenkot, yang awal bulan ini ditunjuk Presiden Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan baru, masih memiliki waktu sekitar empat setengah minggu untuk menggantikan Netanyahu. Meski demikian, upayanya mengambil alih pemerintahan diperkirakan tidak akan berjalan mudah.
Saat ini, blok Eisenkot telah menguasai sidang pleno Knesset, sejumlah posisi strategis, hingga penentuan agenda legislasi. Kendali tersebut akan dimanfaatkan untuk memperketat pengawasan sekaligus membatasi ruang gerak pemerintahan sementara Netanyahu yang masih berkuasa hingga pemerintahan baru terbentuk.
Selain itu, kelompok Eisenkot juga telah menunjuk ketua sementara untuk sejumlah komite penting di Knesset, termasuk komite keuangan dan pertahanan. Langkah tersebut memperkuat posisi oposisi dalam mengawasi penggunaan anggaran serta kebijakan strategis negara.
Avigdor Liberman, pemimpin partai oposisi Yisrael Beitenu yang kini memimpin Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan, bahkan menyatakan akan memanggil seluruh kepala badan keamanan untuk memberikan penjelasan kepada parlemen.
Di tengah perubahan kekuatan politik tersebut, Netanyahu bersama para sekutunya berusaha menggagalkan pemilihan Kahana. Mereka juga mempertanyakan legitimasi hasil pemungutan suara dengan alasan kemenangan Kahana bergantung pada dukungan partai-partai Arab.
Padahal, kelompok Netanyahu sebelumnya juga beberapa kali berupaya memperoleh dukungan dari anggota parlemen Arab.
Ketegangan terlihat selama proses pemungutan suara berlangsung. Anggota blok Netanyahu meneriakkan kata 'memalukan' kepada anggota parlemen Arab yang memberikan suara untuk Kahana.
Partai Likud turut mengecam hasil pemilihan tersebut. Mereka menyebut peristiwa itu sebagai titik terendah dalam sejarah Knesset dan menuding Kahana terpilih berkat dukungan pihak-pihak yang mereka sebut sebagai 'pendukung teroris'.
Walaupun berhasil menguasai sejumlah posisi penting di parlemen, langkah Eisenkot untuk menggantikan Netanyahu masih menghadapi tantangan politik yang cukup besar.
Eisenkot berencana membentuk pemerintahan yang disebutnya sebagai 'pemerintahan darurat nasional'. Rencana tersebut akan melibatkan empat partai oposisi Yahudi yang secara keseluruhan memiliki 48 kursi di parlemen.
Partai-partai Arab dipastikan tidak akan menjadi bagian dari koalisi pemerintahan tersebut. Namun, mereka berpeluang memberikan dukungan suara untuk menjaga pemerintahan tetap memiliki mayoritas di Knesset sehingga tidak mudah dijatuhkan.
Dukungan dari partai-partai Arab itu nantinya akan diberikan dengan sejumlah konsesi sebagai imbalan. Skema tersebut menjadi salah satu strategi Eisenkot untuk membangun pemerintahan baru sekaligus mengakhiri kekuasaan Netanyahu.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) ke-81 di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, pada 24 September 2026. (Antara)