Menko Muhaimin Jamin Pelapor Kecurangan JKN Dilindungi, Tenaga Kesehatan Tak Perlu Takut Bertindak

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 18 Nov 2026, 22:58
thumbnail-author
April
Penulis & Editor
Bagikan
Menko Muhaimin Iskandar Menko Muhaimin Iskandar (Dokumentasi )

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya perlindungan bagi pelapor kecurangan atau fraud dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Perlindungan tersebut diperlukan agar masyarakat maupun petugas yang mengetahui praktik kecurangan berani melapor tanpa khawatir menghadapi kriminalisasi.

"Kita juga bangga dan bersyukur seluruh pelapor akan mendapatkan perlindungan karena mempunyai iktikad baik, tidak ada kriminalisasi bagi seluruh pelapor," ujar Menko Muhaimin saat menghadiri The 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) 2026 di Jakarta, 18 November 2026.

Baca Juga: Menko Muhaimin Iskandar: Anggaran Pemberdayaan Harus Jadi Arus Utama APBN

Menurutnya, perlindungan juga harus diberikan kepada petugas yang secara konsisten menjaga sistem antikecurangan. Mereka merupakan bagian penting dari upaya memastikan penyelenggaraan JKN berjalan dengan jujur dan bertanggung jawab.

Menko Muhaimin turut menyoroti posisi tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan fraud. Ia menegaskan, tenaga kesehatan yang bekerja secara profesional dan jujur tidak seharusnya merasa takut mengambil keputusan medis demi keselamatan pasien.

“Tenaga kesehatan yang jujur tidak perlu takut mengambil keputusan demi kemaslahatan pasien, sehingga pasien terselamatkan. Karena kita tidak pernah mengejar kecurangan, sehingga kita bukan orang-orang yang ragu dalam mengambil keputusan,” kata Menko Muhaimin.

Ia mengingatkan, upaya pemberantasan fraud tidak boleh justru menciptakan ketakutan bagi tenaga kesehatan yang menjalankan tugas sesuai standar profesi dan pertimbangan medis. 

Karena itu, penanganan kecurangan harus didasarkan pada pembuktian yang objektif, bukan prasangka atau penilaian sepihak.

Menko Muhaimin mendorong agar setiap dugaan kecurangan ditindaklanjuti melalui audit medis klinis serta bukti-bukti digital dengan standar pemeriksaan yang sama di seluruh daerah. 

Menko Muhaimin menegaskan bahwa dana JKN merupakan amanat seluruh rakyat Indonesia yang harus dijaga bersama. Praktik kecurangan bukan hanya merugikan keuangan program, tetapi juga berpotensi mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

"Kecurangan adalah pengkhianatan terhadap seluruh nilai gotong royong. Setiap rupiah yang dicuri adalah perampasan terhadap hak masyarakat atas layanan kesehatan," tegasnya.

Untuk memperkuat upaya tersebut, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat akan terus mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait agar pencegahan, pelaporan, hingga tindak lanjut kasus kecurangan berjalan dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Melalui penguatan perlindungan pelapor, kepastian proses pemeriksaan, dan keterlibatan seluruh fasilitas kesehatan, Menko Muhaimin berharap budaya menjaga integritas semakin kuat. 

Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat bekerja dengan tenang, masyarakat terlindungi, dan dana gotong royong JKN tetap terjaga untuk kepentingan seluruh peserta.