Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, menolak keras soal wacana pemindahan populasi badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Alas Purwo. Ia mendesak agar kebijakan relokasi satwa langka tersebut dikaji secara transparan dan terukur guna menghindari potensi kepentingan bisnis serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat lokal.
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai menanggapi perdebatan publik mengenai rencana konservasi dan pemindahan satwa dilindungi tersebut. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun menangani berbagai kasus di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), ia menilai pemindahan satwa liar kerap kali beririsan dengan motif ekonomi tertentu.
"Kalau memindahkan hewan, berarti ada proyek yang mau masuk. Ini, ini pengalaman saya sebagai orang Komnas HAM ya, yang nangani kasus ya, sampai sekarang saya masih nangani kasus. Berarti pasti ada kepentingan bisnis," ujar Pigai, dikutip 19 November 2026.
Baca Juga: Respons Menteri Pigai Soal Penggerebekan Ponpes di Sukoharjo
Dalam pandangannya, Pigai membeberkan tiga poin krusial yang harus menjadi perhatian utama pemerintah dan pihak terkait sebelum mengambil keputusan apa pun mengenai nasib badak Jawa:
Kajian Ilmiah yang Terukur dan Relasi Ekosistem:
Pigai menekankan bahwa pemindahan badak Jawa ke lokasi mana pun tidak boleh dilakukan sembarangan. Setiap langkah harus didasarkan pada perhitungan ilmiah yang matang.
"Pemindahan badak Jawa ke, ke tempat mana pun itu harus terukur. Harus terukur, ya. Karena, ya, hewan atau makhluk hidup itu memiliki hubungan relasi langsung dengan milieu di mana dia hidup, ya, milieu di mana dia hidup. Perlu juga untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan di Ujung Kulon," jelasnya.
Perhatian Internasional Terhadap Ekosistem Ujung Kulon:
Ia mengingatkan bahwa Ujung Kulon bukan sekadar kawasan konservasi biasa, melainkan wilayah yang telah lama menjadi pusat perhatian global dalam hal penyelamatan ekosistem dan keanekaragaman hayati.
Perlindungan Hak dan Kelestarian Masyarakat Lokal:
Poin ketiga yang menjadi sorotan tajam Kementerian HAM adalah keselamatan dan hak-hak masyarakat adat serta warga lokal yang tinggal di sekitar kawasan Ujung Kulon. Pigai menegaskan agar kebijakan konservasi tidak mengorbankan ruang hidup masyarakat demi kepentingan tertentu.
"Bagaimana melindungi, memproteksi masyarakat lokal yang hidup di, di Ujung Kulon. Perlindungan terhadap mereka, jangan sampai mereka disingkirkan, digeserkan karena ada faktor A atau faktor B, faktor C," tegasnya.
Selain menyoroti dugaan potensi adanya kepentingan bisnis dan perlindungan warga, Pigai juga mempertanyakan urgensi di balik wacana pemindahan tersebut. Menurutnya, selama ini populasi badak Jawa di Ujung Kulon relatif mampu bertahan di habitat aslinya, bahkan di tengah ancaman alam seperti aktivitas vulkanik Gunung Krakatau.
"Karena kita tidak pernah mendengar badak Jawa, badak-badak di Ujung Kulon itu terancam, karena, selama ini kan belum pernah kita dengar, terancam, kan? Sekalipun erupsi, kita jarang mendengar berita-berita di media atau saudara-saudara mungkin lebih tahu dari saya, tapi saya tidak pernah baca, mereka terancam menurut sekalipun erupsi Gunung Krakatau," pungkasnya.
Natalius Pigai (Humas Kementerian Hak Asasi Manusia)