Ntvnews.id, Jakarta - Polri meningkatkan penanganan kasus dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan. Saat ini, Bareskrim Polri mulai mendalami dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, peningkatan status perkara itu merupakan bagian dari pengembangan penyelidikan yang telah dilakukan aparat kepolisian.
"Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Selain mengusut dugaan makar, penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menerima informasi hasil penyadapan. Pendalaman ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil intersepsi komunikasi tersebut hanya diterima eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atau turut disalurkan kepada pihak lain.
"Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami, dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim," ujar Isir.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Keempatnya yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, serta Irjen Slamet Uliandi.
Baca Juga: KPK Panggil 16 Kepala Dinas dan Camat Polanharjo dalam Kasus Korupsi Klaten
Dalam penanganan perkara tersebut, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan pertimbangan kondisi kesehatan.
Irjen Ahrie Sonta juga telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Mabes Polri melalui sidang etik yang digelar pada 10 November 2026.
Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung sepanjang periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melewati tahapan verifikasi yang semestinya.
Sasaran penyadapan tidak hanya terbatas pada Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain juga diduga menjadi target, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Atas perkara tersebut, keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memiliki ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.
Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi penyelesaian kendala regulasi penjualan obat di gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (Antara)