Istana Periksa Personel di Lingkungan Presiden Usai Kasus Penyadapan

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 18 Nov 2026, 15:53
thumbnail-author
Annisa Aldifa Keyla
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Tangkapan layar - Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 18 November 2026 Tangkapan layar - Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 18 November 2026 (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan pemeriksaan terhadap personel yang bekerja di lingkungan inti Presiden Prabowo Subianto dilakukan menyusul terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal.

Juri mengatakan langkah pemeriksaan tersebut merupakan prosedur yang memang rutin diterapkan oleh pihak Istana. Hal itu disampaikannya seusai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

“Kalau itu sudah otomatis kita berjalan,” kata Juri.

Pernyataan tersebut merespons permintaan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso agar Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memastikan lingkungan Presiden terbebas dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan tersangka kasus penyadapan berinisial LSP.

Menurut Juri, pemeriksaan terhadap seluruh personel yang bekerja di lingkungan Istana, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga profesional, merupakan hal yang biasa dilakukan.

“Sudah hal yang biasa lah kita memeriksa semua yang bekerja di lingkungan Istana, baik PNS maupun yang tenaga profesional,” ujar Juri.

Baca Juga: Kapolri Pastikan Kasus Dugaan Makar soal Penyadapan Terus Diusut

Dalam rapat tersebut, Sugiat meminta Kemensetneg meninjau kembali keberadaan personel di lingkar inti Presiden, khususnya mereka yang sebelumnya direkomendasikan oleh LSP.

Ia menilai langkah sterilisasi diperlukan untuk menjaga keamanan Kepala Negara sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa.

“Kalau ada kemarin personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Kapolri zaman LSP, sterilkan. Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ, baik Paspampres, apa pun itu, bahkan di Setneg sendiri,” ujarnya.

Sugiat menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele.

Selain meminta pemeriksaan terhadap personel di sekitar Presiden, ia juga mendorong Kemensetneg mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang berpotensi berkaitan dengan tersangka penyadapan.

Baca Juga: Penampakan Irjen Eko Hadi Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan

“Saya ingin karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden ini, kebijakan-kebijakan disisir kembali. Apakah ada yang telah terkena sabotase, penyusupan secara halus, sehingga menguntungkan kepentingan-kepentingan kelompoknya LSP supaya jangan sampai kecolongan yang berikutnya,” kata dia.

(Sumber: Antara)