IPW: Kasus Penyadapan Bongkar Praktik Code of Silence di Polri

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 19 Nov 2026, 09:40
thumbnail-author
Jihan Dwicahya
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
 Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso di acara Suara Nusantara Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso di acara Suara Nusantara (Dokumentasi NTV)

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai kasus penyadapan yang melibatkan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi Polri berpotensi membuka praktik code of silence atau budaya diam di internal kepolisian. Menurutnya, kasus ini menjadi sorotan karena dugaan pelanggaran yang selama ini tidak terungkap justru diproses hingga tingkat tinggi.

Sugeng menyebut fenomena tersebut tidak biasa, mengingat praktik pelanggaran di internal Polri umumnya tidak banyak terungkap ke publik. Namun, dalam kasus ini, proses penegakan etik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) hingga proses hukum menjadi perhatian.

“Ini membongkar satu praktik yang disebut code of silence di Polri atau silent blue code. Ini adalah praktik pelanggaran di dalam Polri yang biasanya tidak dibuka, tetapi kali ini dibuka bahkan pada level yang paling tinggi,” kata Sugeng.

Baca juga: Kasus Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Cs Naik Penyidikan

Dia mengaku belum dapat memastikan alasan kasus tersebut dibuka ke publik. Namun, menurutnya, perkembangan perkara ini berpotensi menimbulkan perhatian luas apabila materi yang berkaitan dengan penyadapan turut terungkap.

Sugeng menjelaskan, penyadapan dapat berkaitan dengan perekaman atau pencatatan secara diam-diam terhadap pembicaraan para elite, termasuk politisi. Materi tersebut, menurut dia, berpotensi menyangkut isu sensitif yang selama ini tidak diketahui masyarakat.

“Penyadapan itu adalah merekam atau mencatat secara diam-diam apa yang dibicarakan para elite. Apa yang tampak di muka sebetulnya bukan hal yang sesungguhnya terjadi dalam praktik politik,” ujarnya.

Sugeng menilai, perkara ini berpotensi menjadi semakin kompleks apabila tidak hanya berkutat pada dugaan tindak pidana penyadapan, illegal access, dan penghapusan data, tetapi juga berkembang ke isu lain yang berkaitan dengan kepentingan politik maupun keamanan nasional.

Karena itu, dia menilai proses hukum kasus tersebut perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan spekulasi lebih luas di tengah masyarakat.