Ntvnews.id, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerbitkan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Salah satu ketentuan baru dalam aturan tersebut memungkinkan sidang etik dilaksanakan secara daring.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 telah disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026.
Ia menjelaskan, penerbitan aturan tersebut salah satunya bertujuan mengakomodasi pelaksanaan sidang etik terhadap tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal berinisial LSP, yang merupakan jenderal polisi bintang empat.
Salah satu perubahan mekanisme persidangan terdapat dalam Pasal 59 mengenai kehadiran terduga pelanggar dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Sebelumnya, Pasal 59 ayat (2) mengatur bahwa “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar.”
Baca Juga: Lewat Program POLIRAN, Polri Gandeng Dunia Usaha untuk Tekan Pengangguran
Dalam aturan terbaru, ketentuan tersebut diubah menjadi “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.”
"Artinya ada dua pilihan, terduga pelanggar bisa hadir langsung dalam sidang atau bila pelanggar tidak bisa hadir dalam ruang sidang, bisa menggunakan media elektronik seperti melalui Zoom dengan syarat atas persetujuan Ketua KKEP," papar Isir saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Baca Juga: Penampakan Irjen Eko Hadi Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan
Perubahan lainnya menyangkut komposisi anggota Majelis Sidang KKEP sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (3).
Ketentuan sebelumnya menyebutkan, “Keanggotaan dari KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat terduga pelanggar.”
Dalam Perpol terbaru, ketentuan tersebut tetap menggunakan rumusan yang sama, yakni “Keanggotaan dari KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat terduga pelanggar.”
Isir menjelaskan, ketentuan itu memungkinkan personel yang memiliki pangkat satu atau dua tingkat lebih rendah daripada terduga pelanggar untuk menjadi anggota KKEP. Mekanisme tersebut akan diterapkan dalam sidang etik terhadap Jenderal LSP.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi berinisial LSP, AS, EHS, dan SU sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Pada Selasa, 10 November 2026, Divisi Propam Polri menggelar sidang KKEP terhadap AS. Majelis sidang menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). AS kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut.
Selanjutnya, pada Selasa, 17 November 2026, Majelis Sidang KKEP menggelar sidang etik terhadap EHS dan menjatuhkan sanksi PTDH. EHS juga mengajukan banding atas keputusan tersebut.
Baca Juga: Profil Komjen Hendro Pandowo, Jenderal Bintang 3 Polri yang Pimpin Sidang Etik Eko Hadi
Sementara itu, sidang etik terhadap tersangka LSP dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya. Namun, Polri belum mengumumkan tanggal pelaksanaan maupun susunan anggota Majelis Sidang KKEP.
(Sumber: Antara)
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir (Antara)