KPK Periksa Direktur PT Inti Gria Pramudya Terkait Kasus Korupsi Bea Cukai

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 18 Nov 2026, 15:49
thumbnail-author
Jihan Dwicahya
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Mantan Kasi Intel Bea Cukai Orlando Hamonanga meninggalkan ruang sidang saat skors pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (12/11/2026). Majelis hakim menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan kepada mantan Mantan Kasi Intel Bea Cukai tersebut, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 5,56 miliar. Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Mantan Kasi Intel Bea Cukai Orlando Hamonanga meninggalkan ruang sidang saat skors pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (12/11/2026). Majelis hakim menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan kepada mantan Mantan Kasi Intel Bea Cukai tersebut, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 5,56 miliar. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Inti Gria Pramudya berinisial ANP sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa ANP menjadi salah satu saksi yang dipanggil penyidik untuk memberikan keterangan.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi ANP selaku Direktur PT Inti Gria Pramudya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Budi menjelaskan, pemeriksaan terhadap ANP dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Baca Juga: PT Djarum Hormati Penggeledahan KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Bea Cukai

Sebelum memanggil ANP, KPK telah memeriksa UK sebagai saksi pada Senin, 16 November 2026. UK diketahui pernah menjabat Kepala Seksi Penindakan Cukai I di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada 2025.

Kemudian, pada Selasa, 17 November 2026, penyidik memeriksa seorang pihak swasta berinisial SP. Dalam pemeriksaan tersebut, KPK mendalami dugaan keterkaitan SP dengan pemberian uang kepada tersangka GHH.

Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Dalam operasi tersebut, sejumlah pihak ditetapkan sebagai tersangka.

Pengembangan penyidikan kembali diumumkan KPK pada 21 Juli 2026 melalui penerbitan dua surat perintah penyidikan (sprindik).

Baca Juga: KPK Periksa 5 Saksi Dugaan Korupsi Bea Cukai di Bali

Hingga September 2026, KPK telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yaitu:

  1. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal.

  2. Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai Sisprian Subiaksono.

  3. Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai Orlando Hamonangan.

  4. Pemilik Blueray Cargo John Field.

  5. Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan.

  6. Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri.

  7. Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo.

  8. Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH.

  9. Pejabat fungsional Bea Cukai Madya berinisial AD.

Pada 28 Oktober 2026, KPK kembali memperluas penyidikan dengan menerbitkan satu sprindik umum. Penyidik kemudian melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Kudus dan Kantor PT Djarum yang berada di Kudus, Jawa Tengah.

Penggeledahan berlanjut sehari kemudian, 29 Oktober 2026, dengan menyasar enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum di Kudus.

Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, penyidik menggeledah Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Serangkaian penggeledahan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan kerugian negara di sektor cukai yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

Selain itu, KPK juga masih menelusuri dugaan aliran uang dari pihak PT Djarum kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea Cukai.

(Sumber: Antara)