Dedi Mulyadi Bongkar Biang Kerok Banjir di Bandung Raya

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai banjir yang kerap melanda kawasan Bandung Raya tidak terlepas dari maraknya alih fungsi lahan yang terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

“Kita lihat di Bandung, hampir tidak ada lagi sawah, rawa, dan danau. Semuanya sudah berubah jadi pemukiman,” ujar Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan pemukiman yang masif tersebut bahkan turut mengambil tanah dari wilayah lain, sehingga memicu ketidakseimbangan kontur dan berdampak pada penurunan permukaan tanah di sejumlah titik.

Baca Juga: Pemkab Bandung Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir dan Longsor

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di Bandung. (Antara)

“Tempat lain mengalami penurunan permukaan, sedangkan kawasan elite mengalami peningkatan permukaan, sehingga ketika hujan tiba, yang korban itu yang mengalami penurunan permukaan,” katanya.

Bencana banjir dan longsor sebelumnya melanda Kabupaten Bandung pada tanggal 4 Desember 2025. Menyusul kejadian itu, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status darurat bencana banjir dan longsor mulai 6 Desember hingga 19 Desember 2025.

Sebagai respon, Dedi Mulyadi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM yang ditujukan kepada lima kepala daerah, yakni Bupati Bandung, Bupati Bandung Barat, Bupati Sumedang, Wali Kota Bandung, dan Wali Kota Cimahi. Surat edaran tersebut berisi instruksi penghentian sementara penerbitan izin pembangunan perumahan di seluruh wilayah Bandung Raya.

Dedi Mulyadi (TikTok @cecesunandar163)

Baca Juga: Tim SAR Terus Cari 3 Korban Longsor di Arjasari Bandung

(Sumber: Antara)