Gubernur Aceh Muzakir Manaf saat melakukan rapat perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh bersama unsur Forkopimda, di pendopo Gubernur Aceh, di Banda Aceh, Rabu, 10 Desember 2025. ANTARA/Rahmat Fajri (Antara)
Ntvnews.id, Banda Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, resmi memperpanjang status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh hingga dua pekan ke depan.
"Saya Gubernur Aceh dengan ini menyatakan perpanjangan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh 2025," kata Mualem di Banda Aceh, Rabu malam, 10 Desember 2025.
Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh melaporkan hingga malam ini, jumlah warga terdampak bencana mencapai 1.951.426 jiwa dari 3.678 desa, dengan 817.742 jiwa masih mengungsi di 2.186 lokasi.
Korban meninggal tercatat sebanyak 407 orang, sementara 31 warga dilaporkan hilang. Selain itu, korban luka berat berjumlah 479 orang dan luka ringan 3.845 orang.
Baca Juga: Pemandangan Warga dan TNI Gotong Royong Bersihkan RSUD Aceh Tamiang, Kini Bisa Digunakan
Kerusakan fasilitas umum akibat bencana ini juga signifikan, meliputi 259 unit perkantoran, 207 tempat ibadah, 266 sekolah, 15 pondok pesantren, 461 titik jalan rusak, 332 titik jembatan rusak, serta 132 unit rumah sakit dan puskesmas terdampak.
Kerugian harta benda juga cukup besar, dengan 157.318 unit rumah rusak, lahan persawahan seluas 89.206 hektare, dan perkebunan 14.725 hektare mengalami kerusakan.
Mualem menekankan, dengan mempertimbangkan kondisi bencana saat ini, penanganan secara intensif, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi masih sangat dibutuhkan, terutama untuk evakuasi, distribusi logistik, dan pemulihan infrastruktur jalan serta jembatan.
Baca Juga: RSUD Aceh Tamiang Sudah Mulai Aktif Lagi Pasca Bencana
Selain itu, perbaikan sarana pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan, serta fasilitas sosial lainnya juga menjadi prioritas penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh.
Status tanggap darurat bencana ini akan berlaku selama 14 hari, terhitung mulai 12 Desember hingga 25 Desember 2025, dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kondisi dan kebutuhan.
"Jadi pada prinsipnya kita sudah survei ke lapangan maka perlu kita perpanjang dua minggu, untuk rehabilitasi infrastruktur," ujar Mualem.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
