Orang-orang berlindung di bunker beton di provinsi Ubon Ratchathani, Thailand.
Ntvnews.id, Bangkok- Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, secara resmi membubarkan parlemen pada Jumat, 12 Desember 2025. Tindakan itu dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Raja Thailand Maha Vajiralongkorn melalui sebuah dekrit yang tercantum dalam Lembaran Kerajaan Thailand, sekaligus membuka peluang percepatan pelaksanaan pemilihan umum.
Dalam dokumen resmi tersebut tertulis, "Dewan Perwakilan Rakyat dibubarkan untuk menggelar pemilihan umum baru bagi anggota Dewan," sebagaimana dikutip dari AFP, Jumat, 12 Desember 2025.
Langkah pembubaran parlemen ini dilakukan ketika Thailand tengah berada dalam situasi genting, lantaran kembali terlibat perang dengan Kamboja di wilayah perbatasan. Bentrokan yang memasuki hari keempat itu telah menyebabkan 20 orang meninggal dunia dan sekitar 200 lainnya mengalami luka-luka.
Baca Juga: Tiga Warga Sipil Thailand Tewas, Konflik Bersenjata dengan Kamboja Kian Memanas
Juru bicara Pemerintah Thailand, Siripong Angkasakulkiat, menjelaskan bahwa keputusan pembubaran parlemen diambil setelah tidak tercapai kesepakatan dengan kelompok terbesar dalam parlemen, yakni oposisi dari Partai Rakyat.
"Ini terjadi karena kami tidak bisa maju dalam parlemen," ujar Siripong kepada Reuters.
Arsip - Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul memberikan pidato perdana di Bangkok, Thailand 7 September 2025. (ANTARA FOTO/Xinhua/Rachen Sageamsak/agr/pri) (Antara)
Raja Maha Vajiralongkorn kemudian mengesahkan dekrit tersebut pada Jumat, sebagaimana diumumkan melalui Lembaran Kerajaan, untuk memungkinkan pemilu dipercepat sesuai ketentuan undang-undang yang mensyaratkan penyelenggaraan dalam kurun 45 hingga 60 hari mendatang.
Baca Juga: Bentrok Thailand-Kamboja, 400 Ribu Warga Mengungsi
Situasi politik Thailand semakin tidak stabil seiring meletusnya kembali konflik bersenjata dengan Kamboja. Selama empat hari pertempuran, tercatat 20 korban tewas serta 200 orang lainnya menderita luka-luka.
Kepada wartawan pada Rabu, Anutin memastikan bahwa pembubaran parlemen tidak akan memengaruhi operasi militer yang sedang berlangsung di sepanjang zona perbatasan. Ia menyebut kontak senjata terjadi di lebih dari belasan titik, sebagian bahkan melibatkan saling serang dengan artileri berat.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
