Prabowo Soroti Pengamat Ekonomi yang Pesimistis Terhadap Pemerintah

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan adanya sejumlah pengamat ekonomi yang dinilai tidak menyambut positif kebijakan maupun perkembangan pemerintahan saat ini. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.

Pernyataan itu muncul setelah ia menanggapi penjelasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut terdapat ekonom yang menilai Indonesia sedang berada dalam kondisi krisis.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo menilai terdapat berbagai tipe pengamat yang menyampaikan pandangannya terhadap kondisi pemerintahan.

"Ini pengamat-pengamat ada beberapa macam menurut saya. Ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi, tapi menurut saya sikap mereka itu sikap yang sempit bukan sikap patriotik,” tutur Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Jumat, 13 Maret 2026.

Baca Juga: Kemlu Sampaikan Indonesia Tak Jadi Co-Sponsor Resolusi DK PBB 2817

Menurut Prabowo, sikap pesimistis yang disampaikan sebagian ekonom kemungkinan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Ia menduga ada pihak yang merasa kalah dalam kontestasi politik sehingga tidak lagi memiliki kekuasaan, atau bahkan pihak-pihak yang khawatir karena pemerintah berkomitmen menertibkan praktik korupsi.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah memperoleh laporan dari intelijen negara mengenai pihak-pihak yang diduga mendanai sejumlah pengamat tersebut. Meski demikian, hingga saat ini pemerintah masih mengedepankan pendekatan yang bersifat persuasif dengan menyampaikan bukti-bukti kepada masyarakat.

“Jadi pengamat-pengamat menurut saya ada yang motivasinya ingin menimbulkan kecemasan rakyat saya juga tidak mengerti pemikirannya seperti apa karena kita satu negara,” ungkapnya.

Prabowo Subianto Pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat, 13 Maret 2026 (NTVnews)

Presiden juga mengibaratkan Indonesia sebagai sebuah kapal besar yang mengangkut seluruh rakyatnya. Menurutnya, apabila kapal tersebut mengalami guncangan, maka seluruh pihak di dalamnya juga akan merasakan dampaknya. Karena itu, ia menilai perbedaan pandangan sebenarnya bukan masalah, termasuk dalam persaingan politik.

Prabowo menambahkan bahwa kompetisi politik merupakan hal yang lazim terjadi dalam sistem demokrasi dan berlangsung setiap lima tahun melalui pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, maupun pemilihan presiden.

Namun setelah seluruh proses politik tersebut selesai, ia menegaskan bahwa seluruh elemen bangsa seharusnya kembali bersatu untuk menjaga dan menyelamatkan “kapal besar” yang bernama Republik Indonesia.