Pertemuan Board of Peace (Istimewa)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah memutuskan menunda keterlibatan Indonesia dalam mekanisme Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP). Kebijakan tersebut diambil untuk memprioritaskan keselamatan serta rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan Timur Tengah di tengah meningkatnya eskalasi konflik.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyampaikan bahwa partisipasi Indonesia dalam mekanisme BOP untuk sementara masih ditangguhkan. Kendati demikian, Indonesia tetap berencana mengirimkan pasukan dalam kerangka International Security Force (ISF) ke wilayah Gaza Strip, Palestine.
“Pembahasan masih ditangguhkan, masih on hold. Berarti pembahasan terkait BOP untuk sementara belum dilanjutkan,” kata Yvonne dalam konferensi pers di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jumat, 13 Maret 2026.
Baca Juga: Kemenlu RI: Pelaksanaan Haji Masih Sesuai Rencana, Belum Ada Skenario dari Arab Saudi
Ia menjelaskan pemerintah masih melakukan kajian menyeluruh terkait perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah sebelum menentukan langkah berikutnya mengenai keterlibatan Indonesia dalam mekanisme tersebut.
Menurut Yvonne, kondisi keamanan di kawasan tersebut sangat dinamis sehingga pemerintah harus memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan nasional sekaligus keselamatan WNI.
“Prioritas kita saat ini memastikan keselamatan WNI kita yang berada di kawasan Timur Tengah,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga terus memantau perkembangan geopolitik yang berlangsung di wilayah tersebut.
“Kita masih terus melakukan penilaian yang menyeluruh, yang komprehensif terhadap perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah yang semuanya ketahui sangat dinamis,” kata Yvonne.
Yvonne Mewengkang (NTVNews.id/Adiansyah)
Ia menegaskan bahwa keputusan terkait partisipasi Indonesia dalam mekanisme keamanan internasional akan melalui berbagai pertimbangan mendalam dan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri Indonesia.
“Setiap keputusan terkait partisipasi Indonesia di mekanisme ini tentunya akan melewati berbagai pertimbangan yang sangat detail yang berdasarkan kepentingan nasional kita dan prinsip politik luar negeri kita,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Yvonne juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah agenda diplomatik, termasuk kemungkinan kunjungan Presiden ke beberapa negara di Asia. Namun demikian, seluruh agenda tersebut masih berada dalam tahap persiapan.
“Persiapan sedang ongoing. Belum ada detail yang bisa kami sampaikan terkait apa saja yang akan dibahas,” kata dia.
Baca Juga: Gubernur Kursk: Ukraina Tembakkan 96 Kali Artileri ke Wilayah Perbatasan dalam 24 Jam
Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menilai para perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia memiliki kapasitas yang memadai untuk menempati posisi Wakil Komandan dalam struktur International Stabilization Federation (ISF). Jabatan tersebut dinilai sebagai peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar dalam misi perdamaian dunia, khususnya terkait konflik di Gaza.
"Potensi dari perwira-perwira kita itu achieved (tercapai), dan pencapaian itu akan kita tunjukkan secara internasional," kata Sjafrie saat memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis, 12 Maret 2026.
Menurutnya, kesempatan tersebut dapat menjadi momentum bagi TNI untuk berperan lebih aktif dalam mendukung upaya perdamaian dunia, terutama di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
