Kemenlu RI: Pelaksanaan Haji Masih Sesuai Rencana, Belum Ada Skenario dari Arab Saudi

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 masih berjalan sesuai rencana, meskipun situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah memanas akibat konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamidah yang menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut Heni, pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi juga belum mengeluarkan pengumuman resmi mengenai perubahan jadwal atau skenario baru untuk musim haji 2026.

Heni menjelaskan bahwa hingga saat ini pelaksanaan ibadah haji tetap berjalan sebagaimana perencanaan awal yang telah disusun oleh otoritas Arab Saudi. Artinya, belum ada kebijakan baru yang mengubah mekanisme, jadwal, ataupun penyelenggaraan haji akibat dampak konflik di kawasan Timur Tengah.

Baca Juga: 34 WNI dari Iran Akan Tiba di RI Malam Ini dan Besok

Heni Hamidah (NTVNews.id/Adiansyah)

"Terkait haji. Betul memang kemarin Kementerian Haji sudah menyampaikan bahwa Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi belum mengumumkan adanya perubahan terkait penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026," ucapnya dalam jumpa pers di Kemenlu RI, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.

"Jadi sampai saat ini, pelaksanaan ibadah haji masih tetap sebagaimana yang direncanakan dan belum ada skenario lain dari Arab Saudi," sambung dia.

Pemerintah Indonesia juga mengimbau masyarakat, khususnya para calon jemaah haji, agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh berbagai spekulasi yang beredar di tengah situasi konflik internasional saat ini.

Informasi resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji, lanjut Heni, akan terus disampaikan oleh pemerintah secara berkala apabila terdapat perkembangan terbaru. Karena itu, masyarakat diminta untuk hanya merujuk pada informasi resmi dari pemerintah dan tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi.