Prabowo Subianto Optimistis Defisit APBN 2026 Tetap di Bawah 3 Persen Jika Pemerintah Lakukan Efisiensi

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih dapat dipertahankan di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama pemerintah menjalankan kebijakan efisiensi secara konsisten. Saat ini, target defisit APBN tahun 2026 dipatok sebesar 2,68 persen dari PDB.

Potensi pembengkakan anggaran pemerintah muncul seiring kenaikan harga minyak dunia yang dipicu konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Apabila harga minyak melampaui asumsi APBN yang berada di kisaran 70 dolar AS per barel, pemerintah diperkirakan harus menambah alokasi anggaran untuk menutup kebutuhan tersebut.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026, Prabowo menekankan pentingnya langkah penghematan seperti yang telah dilakukan sejumlah negara.

Ia mencontohkan kebijakan efisiensi yang diterapkan Pakistan ketika menghadapi tekanan ekonomi global yang berat. Menurutnya, negara tersebut bahkan memperlakukan situasi tersebut layaknya kondisi darurat seperti saat pandemi.

Pakistan, kata Prabowo, menerapkan berbagai kebijakan penghematan, antara lain sistem kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi pegawai pemerintah maupun swasta hingga 50 persen. Selain itu, hari kerja juga dipangkas menjadi empat hari dalam sepekan.

Pemerintah Pakistan juga melakukan pemotongan gaji bagi anggota kabinet dan parlemen, yang kemudian dialokasikan untuk membantu kelompok masyarakat paling rentan. Tidak hanya itu, konsumsi bahan bakar pemerintah juga dibatasi dengan aturan bahwa sekitar 60 persen kendaraan dinas tidak boleh digunakan setiap saat.

Selain pembatasan penggunaan kendaraan, Pakistan juga menghentikan berbagai belanja pemerintah, seperti pengadaan pendingin ruangan, kendaraan dinas, hingga perabot kantor di berbagai lembaga negara.

“Ini hanya contoh. Maksud saya, ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya dua hingga tiga tahun kita akan sangat kuat. Tapi tetap kita harus hemat konsumsi,” tutur Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna, Jumat, 13 Maret 2026.

Prabowo Subianto Pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat, 13 Maret 2026 (NTVnews)

Prabowo meyakini kebijakan efisiensi dapat menjaga defisit APBN tetap sesuai target, bahkan tidak menutup kemungkinan Indonesia dapat mengarah pada kondisi tanpa defisit.

Ia menyebut tujuan jangka panjang pemerintah adalah mewujudkan APBN yang seimbang karena dinilai sebagai kondisi fiskal yang paling ideal dan masih realistis untuk dicapai.

Meski demikian, Presiden juga mengingatkan pentingnya mengatasi berbagai potensi kebocoran anggaran yang masih terjadi. Menurutnya, praktik seperti under invoicing atau pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah dari nilai sebenarnya, serta manipulasi administratif masih ditemukan dan dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara.

Prabowo memperkirakan upaya perbaikan tata kelola tersebut berpotensi menekan kebocoran anggaran hingga sekitar 40 persen dari total pengeluaran pemerintah. Ia meminta agar isu tersebut segera dibahas lebih lanjut oleh para menteri koordinator dalam beberapa hari ke depan untuk dirumuskan langkah-langkah konkret.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah pernah menerapkan berbagai kebijakan efisiensi saat menghadapi pandemi COVID-19, termasuk kebijakan kerja dari rumah yang terbukti mampu menghemat konsumsi bahan bakar secara signifikan.

“Beberapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran,” ungkapnya.

Selain itu, pengurangan hari kerja serta berbagai bentuk penghematan lain dinilai dapat menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan sebagai langkah antisipasi terhadap ketidakpastian global.

“Bahwa kita walaupun merasa aman, tidak panik, tapi kita juga tidak boleh terlalu lengah. Kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemudian paling jelek. Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah,” tandasnya.