Mujadalah Kiai Kampung Sampaikan Usulan Penanganan Kayu Gelondongan di Daerah Bencana Sumatera

Ntvnews.id, Jakarta - Mujadalah Kiai Kampung (MKK), forum yang beranggotakan para kiai dari berbagai daerah, menilai pemerintah tidak mungkin menangani sendiri proses pembersihan kayu gelondongan yang menumpuk di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua MKK, Wahyu Muryadi, menyampaikan bahwa organisasi tersebut melihat langsung besarnya volume kayu yang berserakan di tiga provinsi itu setelah bencana hidrometeorologi melanda kawasan tersebut.

“Berdasarkan hasil pengamatan langsung, kajian lapangan, serta diskusi internal yang telah kami lakukan, kami menilai bahwa volume material kayu yang berserakan sangat besar dan kompleks penanganannya,” ujar Wahyu dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, 12 Desember 2025.

Ia menjelaskan, jumlah kayu gelondongan yang terseret ke permukiman dan sungai mencapai jutaan batang. Menurutnya, jika seluruh proses pembersihan dibebankan kepada pemerintah, maka diperlukan anggaran besar, waktu pengerjaan yang panjang, serta sumber daya yang tidak sedikit. Kondisi ini, kata Wahyu, berpotensi membuat masyarakat di wilayah terdampak menghadapi masalah berkepanjangan apabila proses penanganan berjalan lambat.

Atas dasar itu, MKK mengajukan sejumlah usulan konkret kepada pemerintah untuk mempercepat pemulihan. Wahyu memaparkan bahwa opsi pertama adalah membuka mekanisme lelang terbatas atau seleksi terbuka bagi perusahaan swasta yang bersedia mengeksekusi pembersihan kayu di wilayah terdampak.

“Kedua, kayu yang ada diberikan sebagai kompensasi secara cuma-cuma kepada perusahaan yang terpilih, sebagai imbalan atas kewajiban mereka untuk melakukan pembersihan secara cepat dan tuntas sesuai batas waktu yang ditetapkan pemerintah," katanya.

Ia menjelaskan pula bahwa pemerintah perlu melakukan verifikasi ketat terhadap kemampuan teknis, operasional, dan finansial peserta lelang untuk memastikan efektivitas di lapangan. Selain itu, kerja sama antara pemerintah dan perusahaan pelaksana harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan ketat dari otoritas terkait agar tidak menimbulkan penyimpangan dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

Wahyu menegaskan bahwa skema tersebut diyakini mampu mengurangi beban negara, mempercepat pemulihan wilayah, dan mencegah terganggunya tugas-tugas pemerintahan lainnya.

“Dan menghapus kebutuhan relokasi kayu oleh pemerintah, karena material tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan pelaksana,” ujarnya.

Dalam surat terbuka tersebut, MKK menyatakan bahwa model kerja sama seperti ini dapat menjadi solusi efisien dalam kondisi darurat. Pernyataan resmi organisasi itu ditandatangani oleh jajaran pengurus, termasuk Aji Soko, Siti Zuhro, Marsudi Syuhud, Ngatawi Al Zastrow, pendiri MKK Najib Salim Atamimi, Ketua MKK Wahyu Muryadi, serta Senior Advisor MKK Hendardi.

“Besar harapan kami agar usulan ini dapat dipertimbangkan oleh presiden beserta jajaran pemerintah pusat dan daerah, semoga langkah ini dapat mendukung percepatan penanganan bencana dan pemulihan kehidupan masyarakat,” kata Wahyu.

Dalam kesempatan yang sama, Pengurus MKK Siti Zuhro menekankan bahwa usulan tersebut berpotensi mempercepat pemulihan sekaligus menekan kebutuhan anggaran pemerintah. Ia menyampaikan bahwa skema itu juga dinilai lebih praktis dan efisien karena tidak membebani pemerintah daerah maupun masyarakat.

“Kami meyakini point penting tadi itu bisa dilakukan dengan sangat segera untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang terdampak bencana ini,” ujarnya.

MKK menyebutkan bahwa usulan tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil langkah percepatan mengingat luasnya dampak bencana serta urgensi penanganan yang tidak bisa ditunda.

“Ini kerja yang tidak bisa ditunda membutuhkan akselerasi tepat dari kita semua,” kata Siti.