Fraksi DPR Dukung Wacana Pemotongan Gaji Pejabat Hadapi Krisis Global

Ntvnews.id

, Jakarta - Sejumlah fraksi partai politik di DPR RI menyatakan dukungan terhadap opsi Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi gaji pejabat negara, termasuk anggota kabinet dan anggota DPR, sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak krisis global.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji mengatakan dirinya siap apabila pemerintah memutuskan pemotongan gaji pejabat demi kepentingan negara.

"Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan," kata Sarmuji di Jakarta, Senin.

Menurut dia, langkah tersebut dapat menjadi bentuk kepekaan para pejabat terhadap situasi ekonomi yang dihadapi negara sekaligus upaya menyesuaikan diri dengan kondisi global yang tidak menentu.

Baca Juga: Jimly Usul Cuma 2 Fraksi di DPR: Pro Pemerintah dan Oposisi

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad Sahroni juga menyatakan dukungannya terhadap upaya Presiden dalam mencari solusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat di tengah situasi global saat ini.

"Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang. Karena apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan," kata Sahroni.

Meski demikian, Sahroni menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus melalui kajian mendalam agar tidak menimbulkan dampak lanjutan yang tidak diinginkan.

Ia juga menekankan bahwa DPR akan tetap sejalan dengan pemerintah dalam memprioritaskan kepentingan masyarakat.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyatakan pihaknya akan mengikuti arahan Presiden dalam menentukan langkah yang diperlukan untuk menghadapi potensi krisis global.

"Jadi apa yang diusul Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan," kata Eddy.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan sejumlah langkah penghematan, termasuk pengurangan konsumsi bahan bakar minyak serta kemungkinan penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home sebagai upaya mengantisipasi dampak krisis global.

Baca Juga: Bahlil Sampai Setnov Hadiri HUT Fraksi Golkar DPR

Sebagai perbandingan, Presiden mencontohkan kebijakan penghematan yang diterapkan di Pakistan, antara lain penerapan kerja dari rumah bagi pegawai pemerintah dan swasta hingga 50 persen serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.

Selain itu, pemerintah negara tersebut juga melakukan langkah penghematan lain seperti pengurangan gaji anggota kabinet dan DPR, pembatasan penggunaan bahan bakar minyak pada kendaraan pemerintah, pengurangan penggunaan kendaraan dinas, serta penghentian sejumlah belanja pemerintah seperti pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor.

Presiden menyampaikan bahwa berbagai langkah tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan penghematan yang diperlukan.

(Sumber: Antara)