Pramono Tegaskan Lahan di Banten Bukan untuk Pembuangan Sampah Jakarta

Ntvnews.id, Banten – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan lahan seluas 100 hektare di kawasan Ciangir, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, tidak disiapkan sebagai lokasi pembuangan sampah dari Jakarta. Menurutnya, kawasan tersebut akan difokuskan untuk mendukung program ketahanan pangan yang bermanfaat bagi DKI Jakarta dan Banten.

“Tempat ini bukan seperti yang dipikirkan orang, akan menjadi tempat alternatif TPST Bantargebang. Sama sekali tidak,” kata Pramono di Ciangir, Banten, Jumat, 31 Juli 2026.

Ia menjelaskan, dari total luas lahan yang tersedia, sekitar 40 hektare akan dimanfaatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebagai kawasan pengolahan sampah organik. Fasilitas tersebut juga akan mencakup budi daya maggot beserta kegiatan pendukung lainnya.

“Yang akan dibawa ke sini nantinya adalah pupuk hasil pengolahan TPS 3R di Jakarta, salah satunya dari Menteng Atas. Penanganan persoalan sampah tetap dilakukan secara menyeluruh,” kata dia.

Sementara itu, sekitar 20 hektare lahan akan dikelola Perumda Dharma Jaya untuk mengembangkan kawasan pertanian dan peternakan terpadu. Pengembangan tersebut meliputi peternakan ayam, bebek, dan lele sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan Jakarta.

Baca juga: Pemprov DKI Punya Lahan 100 Hektare di Banten, Pramono Siapkan Peternakan hingga Pertanian

Adapun sisa lahan akan menjadi bagian dari kontribusi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kebutuhan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Pramono juga memastikan pengembangan kawasan itu tidak hanya berorientasi pada ketahanan pangan, tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar. Warga akan diberi kesempatan bekerja, bermitra dalam penyediaan hijauan pakan ternak, hingga diberdayakan melalui berbagai kegiatan usaha.

Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sirkular, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan peternakan berbasis teknologi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan DKI Jakarta secara berkelanjutan.

"Saya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas LH, Kepala Dinas KPKP, dan Direktur Utama Dharma Jaya agar semaksimal mungkin memberdayakan warga lokal," kata dia.

Untuk mempercepat realisasi proyek tersebut, Pramono telah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), serta Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) agar pekerjaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai dilaksanakan paling lambat pada awal September 2026.

Baca juga: Pramono Optimalkan TPS 3R Demi Kurangi Sampah yang Dikirim ke Bantargebang

Di sisi lain, Gubernur Banten Andra Soni menilai kerja sama antara kedua daerah akan memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak.

"Jakarta membutuhkan Banten, begitu pula Banten membutuhkan Jakarta. Banyak warga Banten yang bekerja di Jakarta, sementara banyak warga Jakarta yang tinggal di Banten,” katanya.

(Sumber: Antara)