Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji menyoroti adanya perbedaan angka fertilitas atau Total Fertility Rate (TFR) di sejumlah wilayah Indonesia, meskipun angka nasional telah mencapai 2,13. Menurutnya, disparitas tersebut perlu mendapat perhatian dan ditangani melalui berbagai kebijakan.
Dalam rapat bersama DPR di Jakarta, Selasa, Wihaji menyampaikan Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan TFR tertinggi, yakni 2,78, disusul Papua sebesar 2,74 dan Nusa Tenggara Timur 2,72.
Sementara itu, TFR terendah tercatat di Jakarta sebesar 1,79, kemudian Jawa Timur 1,95 dan Banten 1,96.
"Artinya sudah menjadi perhatian, karena standar kita ada 2,1 atau 2,0 untuk melihat jumlah penduduk dan luas geografi dan sekalian rumus kependudukan," kata Mendukbangga Wihaji.
Wihaji menjelaskan angka fertilitas Indonesia mengalami penurunan cukup besar dari 5,6 pada 1971 menjadi 2,13 pada 2025. Namun, penurunan tersebut terjadi dengan tingkat yang berbeda-beda di setiap wilayah.
Angka Fertilitas atau TFR merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (usia 15–49 tahun).
Angka TFR yang dianggap ideal untuk menjaga kestabilan jumlah penduduk suatu wilayah adalah 2,1. Artinya, setiap pasangan digantikan oleh dua orang anak ditambah sedikit cadangan.
Jika TFR berada di atas 2,1, populasi akan tumbuh dengan cepat yang dapat memicu tantangan pada sektor ekonomi dan pendidikan jika tidak dikelola dengan baik
Kader Tim Pendamping Keluarga mengantarkan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil dan ibu menyusui di Desa Pengkok, Kedawung, Sragen, Jawa Tengah, Kamis (29/1/2026). (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/rwa)
Baca Juga: Mendukbangga: Anggaran BOKB Rp1,44 Triliun Difokuskan untuk Tekan Angka Stunting
Selain membahas fertilitas, Wihaji menyebut rasio ketergantungan penduduk secara nasional berada pada angka 44,30. Papua Selatan mencatat rasio ketergantungan tertinggi, yakni mencapai 75,40.
"Angka 75,40 berarti di antara 100 yang produktif menanggung 75, kira-kira gitu. Kemudian Papua, kemudian Nusa Tenggara Timur, angkanya 54, sedangkan yang paling produktif itu di DKI Jakarta 40, Kalimantan Timur, kemudian Papua Pegunungan," katanya.
Ia mengatakan diperlukan kerja sama berbagai pihak untuk menjaga agar pertumbuhan penduduk dari sisi jumlah dapat berjalan seimbang dengan peningkatan kualitasnya. Untuk mengatur keseimbangan struktur penduduk, pemerintah melakukan sejumlah upaya dalam pengelolaan kuantitas penduduk.
Beberapa langkah yang dilakukan mencakup pendewasaan usia perkawinan dan pencegahan perkawinan anak, penguatan program keluarga berencana (KB) serta kesehatan ibu dan anak, pemberian edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas bagi remaja, hingga memperluas akses terhadap layanan KB.
Baca Juga: Kemendukbangga Prioritaskan MBG 3B di Lima Provinsi dengan Stunting Tinggi
Di sisi kualitas penduduk dan ketahanan keluarga, pemerintah juga menjalankan sejumlah program strategis. Salah satunya melalui Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) yang berfokus pada pendampingan pengasuhan anak usia dini.
Selain itu, terdapat upaya pemberdayaan lansia agar tetap aktif dalam membangun silver economy. Pemerintah juga mendorong percepatan penurunan stunting melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) dan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT).
(Sumber: Antara)
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji (tengah) dalam rapat bersama DPR di Jakarta, Selasa, 15 September 2026 (Antara)