Andra Soni di Depan Pramono: Banten Belum Bisa Patungan Rawat Halte Transjabodetabek

Ntvnews.id, Tangerang - Gubernur Banten, Andra Soni mengakui Pemerintah Provinsi Banten belum dapat ikut menanggung biaya perawatan halte Transjabodetabek yang berada di wilayah Banten.

Keterbatasan tersebut berkaitan dengan status aset serta kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Banten. Andra menjelaskan, fasilitas halte yang menjadi bagian dari layanan transportasi tersebut bukan merupakan barang milik daerah Provinsi Banten.

Karena itu, Pemprov Banten belum memiliki dasar untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai perbaikan maupun pemeliharaan halte.

"Insyaallah jadi gini, sampai saat ini semua hal tersebut bukan milik barang milik daerah Provinsi Banten. Sehingga kami tidak punya dasar untuk bisa menggunakan APBD memperbaiki, merawat, dan sebagainya. Nah, tapi itu bisa kita bicarakan nanti," ucapnya di Ciangir, Banten, Jumat, 31 Juli 2026.

Di lokasi yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan bahwa pengelolaan sejumlah halte Transjabodetabek yang berada di wilayah Banten nantinya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bus Transjabodetabek Blok M-Bandara Soetta (Humas DKI)

Pramono mengatakan, kondisi sejumlah halte yang berada di jalur menuju kawasan strategis di Banten relatif masih baik. Menurutnya, fasilitas halte di sejumlah rute seperti menuju Bandara Soekarno-Hatta, BSD, dan Alam Sutera dinilai cukup memadai.

"Tadi mengenai halte, betul yang disampaikan Bapak Gubernur. Memang halte itu kalau di Banten kebetulan sepenuhnya nanti yang mengelola DKI Jakarta karena kan kebanyakan sebenarnya haltenya juga sudah cukup bagus yang ke arah bandara, ke arah BSD dan sebagainya, ke arah Alam Sutera itu haltenya relatif sudah baik," ungkapnya.

Sebelumnya, Pramono sempat menyatakan terbuka apabila pemerintah daerah di wilayah penyangga Jakarta bersedia ikut menanggung biaya subsidi layanan Transjabodetabek.

Menurutnya, keberadaan transportasi massal yang menghubungkan Jakarta dengan daerah sekitarnya merupakan kebutuhan bersama dalam kawasan aglomerasi.

"Ya, kalau ada yang mau ikut apa, patungan istilahnya, patungan, ya saya alhamdulillah banget. Tetapi kan memang mereka merasa bahwa ini kan kebutuhan Jakarta. Sebenarnya bukan kebutuhan Jakarta, ini kebutuhan bersama sebagai aglomerasi," ucapnya di Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juni 2026.