Pramono Anung (NTVNews.id/Adiansyah)
NTVNews.id, Banten - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan pemanfaatan lahan seluas hampir 100 hektare di Ciangir, Legok, Tangerang, Banten untuk memperkuat ketahanan pangan. Lahan tersebut akan dikembangkan menjadi kawasan peternakan, perikanan, hingga pertanian.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung lahan tersebut dalam rangka pengembangan Pusat Olah Organik (POO) dan Ketahanan Pangan milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026.
Pramono juga mengatakan, pengembangan kawasan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta memperkuat pasokan pangan sekaligus mengoptimalkan aset daerah. Ia menjelaskan, lahan di Ciangir nantinya akan dimanfaatkan untuk berbagai sektor yang mendukung ketahanan pangan. Di antaranya peternakan sapi, ayam, perikanan, hingga pertanian.
"Tempat ini menjadi tempat untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang akan dikembangkan di sini salah satunya adalah peternakan sapi, kemudian juga untuk ayam, ikan, dan sebagainya," katanya.
Dari total lahan hampir 100 hektare tersebut, sekitar 40 hektare akan digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sementara 20 hektare akan dimanfaatkan oleh Perumda Dharma Jaya.
Sebagian lahan lainnya digunakan sebagai kontribusi Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung kebutuhan Kementerian Hukum dan HAM, termasuk keberadaan lembaga pemasyarakatan di kawasan tersebut.
Pramono menyebut pengembangan kawasan tersebut juga akan melibatkan investasi dengan nilai yang cukup besar. Berdasarkan penjelasan Direktur Utama Dharma Jaya, pembangunan ditargetkan mulai dilakukan sekitar November 2026 dengan nilai investasi hampir Rp1 triliun.
Peternakan sapi di Ciangir, Legok, Tangerang, Banten (NTVNews.id/Adiansyah)
Namun, Pramono meminta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) DKI Jakarta tidak menunggu hingga November untuk memulai bagian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI.
Ia menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), serta Badan Pengelolaan Aset Daerah segera melakukan persiapan.
"Dan juga saya sudah memerintahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup, KPKP, dan Badan Aset untuk yang menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI Jakarta bisa dimulai lebih awal," ujarnya.
Pramono juga menegaskan bahwa kawasan Ciangir tidak disiapkan sebagai tempat pembuangan sampah alternatif bagi Jakarta. Menurutnya, fungsi utama kawasan tersebut adalah pengembangan ketahanan pangan, bukan menggantikan peran TPST Bantargebang.
"Tempat ini bukan seperti yang dipikirkan orang akan menjadi tempat alternatif Bantar Gebang, sama sekali enggak. Tempat ini adalah tempat untuk pengembangan ketahanan pangan, apakah itu sapi, apakah itu ikan, apakah itu ayam, dan pertanian yang lebih luas tentunya jagung, padi, dan sebagainya. Dan saya meminta kepada Dinas LH yang bertanggung jawab bersama KPKP, saya minta untuk dimulai paling lama adalah awal September ini untuk mulai dikembangkan," terangnya.
Meski bukan lokasi pembuangan sampah, kawasan Ciangir tetap memiliki keterkaitan dengan sistem pengelolaan sampah Jakarta. Pramono menjelaskan, produk yang akan dibawa dari Jakarta ke kawasan tersebut adalah pupuk hasil pengolahan sampah organik dari TPS 3R.
Dengan demikian, pengelolaan sampah dan ketahanan pangan dapat berjalan dalam satu ekosistem. Sampah organik yang telah diolah menjadi pupuk dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian di Ciangir.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
