Rumor Pemilu Akan Dipilih DPRD, Heddy Lugito: Bukan Domain DKPP

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi II DPR RI disebut akan membahas usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat DPRD dalam revisi UU Pemilu yang dimulai pada 2026 mendatang.

Dimana RUU Pemilu sebelumnya telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan akan dibahas secara kodifikasi dengan sejumlah RUU politik lain. Hingga saat ini, ada dua RUU yang masuk di dalamnya, yakni RUU Pilkada dan RUU Partai Politik.

"Komisi II siap membicarakan hal tersebut dalam penyusunan perubahan UU Pemilu. Gagasan apa pun terkait sistem pemilu patut kita apresiasi dan perlu dikaji lebih dalam untuk mendapatkan pilihan yang lebih tepat demi meningkatkan kualitas pemilu kita," tutur Zulfikar Arse Sadikin, Wakil Ketua Komisi II DPR, 9 Desember 2025.

Baca Juga: Apresiasi Kinerja DKPP, Rifqinizamy Siap Godok RUU Pemilu di 2026

Menanggapi hal tersebut, Heddy Lugito selaku ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyebut jika lembaganya tidak memiliki kewenangan terkait hal tersebut, dan akan dikembalikan kepada Komisi II.

"Kalau itu sih kita kembalikan pada bentuk Undang-Undang dalam linntas pemerintah dan DPR area. DKPP tidak punya kewenangan, yang tadi diminta oleh Komisi II supaya DKPP mengusulkan, ya usulan-usulan sebatas kira-kira yang berkaitan dengan DKPP saja," kata Heddy Lugito dalam acara laporan kinerja DKPP di Lembang, Jawa Barat.

Adapun yang diminta oleh Komisi II DPR RI, yakni terkait kesetaraan sekretariat, dan perihal kesetaraan jabatan sejenis di lingkup DKPP.

Baca Juga: DKPP: Aduan Etik Penyelenggara Pemilu Jabar Tertinggi

"Usulan tentang kesetaraan sekretariat, karena selama ini DKPP sekretariatnya masih dari Kementerian Dalam Negeri. Karena ini lembaga yang independen harus dipisahkan, juga terkait kesetaraan jabatan sejenis," sahutnya.

Enggan berkomentar lebih lanjut, Heddy Lugito menegaskan jika perihal rumor pemilu akan kembali dipilih oleh DPRD bukanlah domainnya untuk berkomentar.

"Di luar itu bukan, bukan domain DKPP untuk usulkan. Ya kita terima aja nanti. Tapi sebenarnya kalau DKPP sendiri melihatnya seberapa penting si pemilih ini diusung atau dipilih tetap oleh rakyat gitu saja," tandas Heddy Lugito.