Ini Komisi di DPR yang Paling Banyak Hasilkan UU

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi II DPR RI mengaku pihaknya merupakan komisi yang paling banyak menghasilkan undang-undang (UU) selama tahun 2025, dibandingkan lainnya. Menurut Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, DPR selama tahun 2025 menghasilkan 16 undang-undang (UU), yang 10 UU di antaranya dihasilkan Komisi II.

"Alhamdulillah, Komisi II DPR RI adalah komisi yang paling produktif melahirkan undang-undang sepanjang tahun 2025 ini," ujar Rifqinizamy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Desember 2025.

Dirinya berkomitmen agar produktivitas di bidang legislasi akan terus dijaga, serta berharap bisa semakin baik ke depannya. Menurut Rifqi, jumlah UU yang dihasilkan pihaknya bisa menjawab pertanyaan serta harapan publik yang menginginkan fungsi legislasi DPR berjalan baik.

Sepuluh UU yang dihasilkan sendiri, ialah UU tentang kabupaten/kota untuk menyelaraskan dasar hukum, yang sebelumnya memakai dasar hukum dari masa Republik Indonesia Serikat.

Menurut Rifqi, penyelesaian UU itu memastikan seluruh daerah memiliki legitimasi konstitusional yang kuat. Serta menutup celah kerentanan hukum yang dapat berdampak pada birokrasi daerah dan pelayanan publik.

Di samping itu, Komisi II memulai tahapan penting dalam penyusunan RUU Pemilu sebagai Prolegnas Prioritas 2026. Tahun 2025, kata dia, digunakan untuk menyerap masukan akademisi, masyarakat sipil, dan penyelenggara pemilu.

Reformasi pemilu tak cuma akan menyentuh teknis penyelenggaraan, tetapi menyentuh hal mendasar, seperti menyederhanakan regulasi, memperkuat integritas, serta memastikan demokrasi kita semakin matang.

Berikut UU yang sudah dihasilkan Komisi II DPR RI sepanjang tahun 2025:

1. UU Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kabupaten Gorontalo

2. UU Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kota Gorontalo

3. UU Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kabupaten Buton

4. UU Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka

5. UU Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kabupaten Konawe

6. UU Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kabupaten Muna

7. UU Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kabupaten Bolaang Mongondow

8. UU Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe

9. UU Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kabupaten Minahasa

10. UU Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kota Manado.