Firman Soebagyo. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bukanlah pejabat penyebab rusaknya hutan, yang berujung bencana di Sumatra. Raja Juli dirasa cuma menteri yang kebagian 'jatah cuci piring' saja.
Hal ini dinyatakan Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo saat rapat dengan Menhut, Kamis, 4 Desember 2025. Menurut dia, Raja Juli tidak dapat disalahkan secara sepihak.
Kerusakan ekologi yang memicu bencana banjir dan longsor di Sumatra sekarang ini, bukan kesalahan menhut yang baru menjabat. Tapi merupakan dampak dari persoalan panjang dan akumulasi praktik pengelolaan yang buruk selama bertahun-tahun.
Baca Juga: Lebanon–Israel Gelar Pembicaraan Langsung Pertama dalam 40 Tahun
"Pak Menteri ini cuci piring, makanya saya bela karena perusakan hutan ini bukan satu atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur," ujar Firman dalam rapat kerja Komisi IV DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Firman menganggap, bencana yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh harus menjadi alarm bagi pemerintah. Tapi, ia juga menyoroti kebijakan yang menurutnya turut berkontribusi terhadap degradasi kawasan hutan.
Ia secara spesifik meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan agraria yang dianggapnya memperluas risiko bencana.
"Hentikan reforma agraria, ini juga salah satu penyebab kerusakan hutan kita," ucapnya. Sebab, kata Firman, kebijakan tersebut terkait dengan berkurangnya kawasan hutan dan meningkatnya potensi bencana hidrometeorologis.
Baca Juga: Pesawat Batal Terbang Usai Ditabrak Truk Bahan Bakar di Bandara
Ia menilai genting kondisi geologis di Indonesia, bahkan di jalur utama Pulau Jawa.
"Jangankan yang di Sumatera, kami yang lewat Puncak saja kadang takut ada tanah longsor atau jalan tiba-tiba putus seperti di Aceh," jelas Firman.
Walau demikian, Firman tetap meminta Raja Juli Antoni untuk mengambil tindakan tegas terkait aktivitas di lapangan. Firman menyayangkan masih adanya aktivitas pengangkutan kayu di tengah kondisi darurat bencana, bahkan apabila aktivitas tersebut menggunakan izin yang legal. Politikus Golkar itu mendesak langkah cepat dilakukan agar kerusakan hutan tidak semakin meluas dan risiko bencana dapat diminimalkan.
"Saya minta Pak Menteri tindak tegas. Kalau perlu dicabut izinnya. Ini pelecehan terhadap negara dan rakyat di wilayah bencana," tandas Firman.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
