Lebih dari 1 Juta Warga Arab Israel Hadapi Dilema Jelang Pemilu

Komite Pemilu Israel pada Rabu, 21 Oktober 2026 menyebut sekitar 1,159 juta warga Arab memiliki hak suara dalam pemilihan mendatang. Jumlah tersebut setara dengan 18 persen dari keseluruhan pemilih yang memenuhi syarat.

Mengutip laporan media berbahasa Arab di Ramallah, SadaNews, dikutip Senin, 26 Oktober 2026, komite tersebut menjelaskan bahwa total pemilih yang memenuhi syarat dalam pemilihan Knesset ke-26 mencapai sekitar 7,3 juta orang. Dari jumlah itu, sebanyak 6,5 juta pemilih tinggal secara permanen di Israel, sementara sisanya menetap di luar negeri.

Berdasarkan komposisi demografi pemilih di Israel, warga Yahudi mencakup sekitar 77 persen dari total pemilih, termasuk 13,6 persen kelompok ultra-Ortodoks. Sementara itu, warga Arab mencakup 18 persen dan kelompok lainnya sekitar 5 persen.

Meski memiliki jumlah pemilih yang signifikan, partai-partai yang mewakili warga Arab justru menghadapi hambatan untuk terlibat dalam pembentukan pemerintahan. Dominasi partai-partai sayap kanan Israel membuat peluang kerja sama politik dengan kelompok Arab semakin sulit.

Baca Juga: Rusia Siap Pulihkan PLTN Iran Usai Serangan AS-Israel

Sejumlah jajak pendapat secara konsisten menunjukkan bahwa koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu maupun kubu oposisi Yahudi yang dipimpin Gadi Eisenkot dari Partai Yashar! diperkirakan kesulitan memperoleh mayoritas kursi parlemen secara mandiri.

Secara matematis, partai-partai Arab berpotensi menjadi penentu apabila memberikan dukungan kepada salah satu blok politik tersebut. Namun, perhitungan suara itu tidak serta-merta menghilangkan hambatan ideologis dan politik yang selama ini memisahkan kedua kelompok.

"Namun, proyeksi tersebut hanya menceritakan sebagian dari kisah perpecahan yang lebih dalam di jantung politik Palestina di Israel dan dilema yang dihadapi para pemilih Arab saat mereka mencoba melindungi hak-hak mereka - dan bahkan, keberadaan mereka - di jantung negara Israel yang semakin agresif, " kata Amjad Iraqi, analisi senior masalah Israel dan Palestina dari International Crisis Group (ICG).

Dengan kemungkinan tidak adanya blok yang menguasai mayoritas kursi Knesset, kubu anti-Netanyahu secara teori dapat menggandeng partai-partai Arab untuk menjatuhkan perdana menteri yang telah lama berkuasa tersebut, termasuk para sekutu sayap kanannya seperti Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Namun, pertimbangan politik dan prasangka terhadap partai-partai Arab dinilai lebih dominan dibandingkan kalkulasi elektoral.

Hampir seluruh partai oposisi Yahudi menegaskan tidak bersedia membentuk aliansi dengan partai-partai Arab. Bahkan, beberapa di antaranya menolak menjadikan kelompok tersebut sebagai pendukung dari luar bagi pemerintahan minoritas.

Pemimpin Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, misalnya, secara terbuka menunjukkan sikap permusuhan terhadap warga Palestina. Sementara itu, pemimpin Partai Together, Naftali Bennett, disebut khawatir kehilangan dukungan pemilih Yahudi yang masih terdampak secara emosional oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Ilustrasi - Siluet tentara dengan latar belakang bendera Iran dan bendera Israel (Antara)

Adapun pemimpin Partai Yesh Atid, Yair Lapid, dinilai enggan menghadapi berbagai tuntutan politik yang mungkin diajukan partai-partai Arab apabila menjalin kerja sama.

Eisenkot juga menyatakan ingin membentuk pemerintahan dengan "mayoritas Zionis". Ia menilai tidak ada satu pun daftar partai Arab yang memenuhi persyaratannya untuk menjadi mitra koalisi.

Persyaratan tersebut antara lain mencakup dukungan terhadap wajib militer di angkatan bersenjata atau lembaga sipil, pengakuan terhadap Israel sebagai negara "Yahudi dan demokratis", serta penyebutan Hamas sebagai organisasi teroris. Sebagian besar warga Palestina menentang kewajiban militer tersebut, sementara pengakuan terhadap karakter negara Israel menjadi persoalan politik yang sensitif.

Partai Arab Berupaya Mencegah Kembalinya Netanyahu

Di tengah pengucilan politik tersebut, kelompok partai Arab yang dikenal sebagai Joint List atau HaReshima HaMeshutefet tetap menyatakan kesiapan untuk mengambil peran dalam menentukan arah pemerintahan Israel berikutnya.

Mereka menyadari bahwa koalisi yang dipimpin Eisenkot bukanlah pilihan yang sepenuhnya sejalan dengan kepentingan politik warga Arab. Sejumlah pandangan para pemimpin oposisi tersebut bahkan dinilai memiliki kemiripan dengan kebijakan sayap kanan Netanyahu.

Meski demikian, partai-partai Arab menilai kemenangan baru kelompok sayap kanan ekstrem dapat menimbulkan ancaman serius bagi komunitas mereka, terlebih bagi warga Palestina yang tinggal di wilayah pendudukan.

Atas dasar itu, mereka menganggap upaya mencegah Netanyahu kembali berkuasa sebagai langkah penting yang perlu ditempuh melalui berbagai jalur politik yang tersedia.

Seorang anggota parlemen Arab menyampaikan kepada International Crisis Group (ICG), "Tujuan kami adalah untuk memperlambat pendarahan dan saya tidak bermaksud itu secara metaforis."